REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Rangkaian The 1st North Maluku International Business Forum ditutup secara resmi oleh Gubernur Maluku Utara (Malut) KH Abdul Gani Kasuba di kediaman Gubernur, Ternate, Senin (17/4) malam.
Abdul Gani memastikan akan ada tindak lanjut dari forum bisnis internasional yang pertama kali digelar di Malut tersebut. "Forum bisnis ini bukti jika Malut ingin semakin terbuka. Kita punya potensi yang besar dan ingin melakukan sesuatu yang lebih besar," papar Abdul Gani usai penutupan The 1st North Maluku International Business Forum.
Abdul Gani memastikan Pemerintah Provinsi Maluku Utara siap memberikan kemudahan investasi. Ia menyebut, terkadang memang regulasi adalah sesuatu yang berbelit-belit. Sesuai arahan presiden, ujar Abdul Gani, proses perizinan harus dilakukan secara cepat. "Kita siap berikan kemudaham, proses regulasi harus berjalan dengan cepat," papar Abdul Gani dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Selasa (18/4).
Ia yakin investasi yang dilakukan di Malut juga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat di Malut. Sehingga, keinginan investor dari luar Malut untuk mengembangkan ekonomi lokal harus didukung.
"Tidak mungkin kan mereka bangun sesuatu kalau sudah selesai dibawa ke negara asal bangunannya. Pasti untuk warga Malut. Jika ada kemudahan investasi hasilnya juga untuk kita. Jangan belum apa-apa sudah banyak regulasi," terang dia.
Ia menyebut beberapa hari sebelumnya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo datang mengunjungi Malut. Eko bercerita jika ia ditunjuk sebagai oleh Presiden Joko Widodo sebagai pejabat resmi penghubung investasi dengan Malaysia. "Apa yang dilakukan Pak Menteri kita lakukan di level lokal dengan menggelar forum bisnis internasional ini," terang Abdul Gani.
Presiden Global Entrepreneurs Profesional (GenPro) Iwan Kurniawan mengatakan akan membentuk komite nasional untuk menindaklanjuti even bisnis internasional di Maluku Utara. Iwan mengatakan GenPro akan melakukan sinergi dengan pengusaha luar negeri dan Pemprov Maluku untuk mendetailkan kerja sama ke depan. "Kita akan beri masukan misal soal standard ekspor. Banyak produk Malut yang bisa diekspor tapi memerlukan standard sesuai regulasi nasional dan internasional," papar Iwan.
Pihaknya juga memberikan saran tentang pentingnya Malut memiliki pelabuhan terintegrasi untuk proses ekspor impor. Selama ini produk-produk Malut yang akan diekspor mesti melewati pelabuhan transit lainnya di Indonesia sehingga biayanya tidak cukup efektif. "Kita akan lakukan sinergi dan intens berkomunikasi dengan Pemprov," kata Iwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika