REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon menilai, penegakan hukum saat ini sudah semakin bermasalah, karena masih adanya diskriminasi penindakan hukum. Menurutnya, penahanan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla merupakan bentuk penegakan hukum terburuk sejak era reformasi.

Menurutnya, penegakan hukum di era Jokowi-JK telah melanggar asas hukum dan HAM. “Menurut saya penegakan hukum terburuk selama era reformasi adalah era sekarang ini. Saya kira tidak ada penegakan hukum lebih buruk di zaman Jokowi-JK ini. Hukum semakin tidak tegak dan aparat penegak hukum kita ini semakin kurang profesional ketika menanggapi kasus-kasus masalah umat Islam. Menurut saya ini suatu hal yang harus dikoreksi,” ujar Fadli, usai menerima Tim Pengacara Muslim (TPM) dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/4).

Politisi F-Gerindra itu berharap, Jokowi-JK menghentikan kriminalisasi terhadap semua pihak yang kritis terhadap pemerintah, termasuk para ulama. Ia khawatir, hal tersebut akan menjadi preseden buruk ke depan jika tidak dihentikan secepatnya.