REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull menyatakan para pendatang baru ke negara itu harus menghargai nilai-nilai Australia dan membuktikan komitmen mereka kepada negara tersebut. Hal itu disampaikan PM Turnbull terkait rencana perubahan UU Kewarganegaraan Australia.
Dalam perubahan tersebut, para migran nantinya akan menghadapi ujian kewarganegaraan yang lebih ketat. Soal-soal ujian akan menilai komitmen mereka terhadap Australia dan sikap mereka terhadap kebebasan beragama dan kesetaraan jender.
Bagi mereka yang memiliki riwayat KDRT atau kejahatan terorganisir juga bisa dilarang menjadi warga negara. Pelamar akan diminta untuk menunjukkan bahwa mereka telah berintegrasi dengan masyarakat Australia, misalnya dengan bergabung dengan klub atau dengan menunjukkan bukti bahwa mereka bekerja dan anak-anak mereka bersekolah.
Tes Bahasa Inggris yang lebih ketat juga akan diberlakukan, yang mencakup komponen membaca, menulis dan mendengarkan. Perubahan ini juga mengatur bahwa migran yang sudah jadi penduduk tetap harus menunggu empat tahun sebelum diperbolehkan mengajukan permohonan kewarganegaraan. Saat ini mereka harus menunggu setidaknya satu tahun.
Jika pemohon gagal dalam tes sebanyak tiga kali, mereka harus menunggu dua tahun sebelum bisa ikut ujian lagi.
Ujianya fokus pada 'nilai-nilai Australia'
PM Turnbull mengatakan Pemerintah Federal menempatkan nilai-nilai Australia sebagai inti dari proses dan persyaratan kewarganegaraan. "Menjadi anggota keluarga Australia adalah hak istimewa dan harus diberikan kepada mereka yang mendukung nilai-nilai kami, menghormati hukum kami dan ingin bekerja keras dengan berintegrasi dan berkontribusi pada Australia yang lebih baik lagi," kata Turnbull.
Pemerintah belum memutuskan secara pasti bagaimana mereka akan menilai apa itu "nilai-nilai Australia" dalam uji kewarganegaraan. Mereka berdalih akan berkonsultasi dengan publik sebelum menetapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.
Tes ini akan sangat memperhatikan penghormatan terhadap wanita dan anak-anak, kemungkinan pertanyaan tentang pernikahan dini, sunat perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Turnbull mengatakan perubahan tersebut akan memberdayakan pemohon dan meminta Partai Buruh untuk mendukung pemerintah, daripada "terburu-buru mencari keuntungan politik merek".
"Mengapa tesnya hanya berupa daftar pertanyaan kewarganegaraan... tentang Parlemen dan berapa jumlah senator yang ada dari masing-masing negara bagian?" katanya.
"Pada dasarnya, nilai-nilai yang mengikat kita bersama adalah rasa hormat, peraturan hukum, komitmen terhadap kebebasan, demokrasi. Kewarganegaraan kita harus mencerminkan hal ini," tambahnya.
'Hadiah besar'
Menteri Imigrasi Peter Dutton mengakui tidak ada cara mencegah pelamar berbohong tentang riwayat kriminal mereka saat melamar kewarganegaraan.
"Fakta bahwa seseorang mungkin curang dalam menjawab ujian atau dalam permohonan, bukanlah argumen untuk menentang kami jika meminta orang yang ingin jadi warga negara Australia, mematuhi hukum dan norma kami," kata Dutton.
Pemerintah, katanya, menghendaki agar pelamar memandang kewarganegaraan sebagai hadiah besar. "Negara kita seharusnya tidak malu mengatakan bahwa kita menginginkan orang-orang baik yang menjadi warga Australia. Kami menginginkan orang yang mematuhi hukum dan nilai-nilai kami dan sudah seharusnya kami mengharapkan hal itu," kata Dutton.
Rencana Pemerintah Koalisi ini masih harus meloloskannya melalui Parlemen. Namun pemerintah mengatakan jika hal ini berhasil maka sistem yang baru akan mulai berlaku mulai hari ini.
Menanggapi hal itu Senator Penny Wong dari Partai Buruh mengatakan partainya belum melihat rincian perubahan tersebut. Namun dia menduga hal itu dirancang demi tujuan politik. "Ini terlihat seperti perubahan yang Anda lakukan saat Anda ingin orang lain memperhatikannya," kata Senator Wong kepada ABC.
"Orang menduga bahwa Malcolm Turnbull memiliki fokus yang jauh lebih besar ke Tony Abbott atau mungkin One Nation dibandingkan pada perubahan nyata atau substantif," jelasnya.
Senator Wong mengatakan tes kewarganegaraan selama ini sudah dilakukan dalam Bahasa Inggris dan sebagian besar justru dirancang oleh mantan Perdana Menteri dari Partai Liberal, John Howard. "Jika tata bahasa Inggris adalah ujiannya, mungkin ada beberapa anggota parlemen yang akan kesulitan (jika mengikuti ujian itu)," kata Senator Wong.
Diterbitkan Kamis 20 April 2017 oleh Farid M. Ibrahim dari artikel berbahasa Inggris.