REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai, sistem dan penerapan ekonomi nasional harus dikembalikan sesuai dengan semangat pancasila, yaitu berlandasan kekeluargaan dan kebersamaan. Dengan begitu, tidak lagi bergantung kepada paham ekonomi liberal yang memperlebar kesenjangan.
"Kita seharusnya menjalankan usaha ekonomi dengan berlandaskan kekeluargaan dan kebersamaan. Bukan menang-menangan," kata Zulkifli di Jakarta, Ahad (23/4).
Zulkifli mengingatkan bahwa sejak 71 tahun lalu, pendiri bangsa Republik Indonesia sudah merumuskan nilai nilai keadilan sosial, kedaulatan dan kesejahteraan untuk seluruh anak bangsa. Namun kenyataannya pada hari ini, menurut dia, nilai-nilai Pancasila itu justru semakin pudar.
"Bayangkan di negeri Pancasila ini ada empat orang yang kekayaannya setara dengan harta 100 juta orang miskin," ujarnya.
Ketua MPR berpendapat bahwa, kesenjangan yang terjadi karena ekonomi yang seharusnya dijalankan dengan prinsip kekeluargaan dan kebersamaan, malah didominasi oleh prinsip ekonomi "tarung bebas".
Untuk itu, ujar dia, sudah seharusnya nilai-nilai Pancasila seperti kebersamaan, kekeluargaan dan keadilan sosial dihidupkan kembali antara lain dengan menggalakkan keberpihakan pada UKM dan pengusaha kecil.
"Prioritas akses modal pada pengusaha kecil dan UKM di daerah. Berikan pelatihan SDM agar pengusaha lokal bisa tumbuh di daerah," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menolak sistem ekonomi liberal yang terlalu bergantung kepada kekuatan pasar karena hal tersebut dinilai hanya menimbulkan ketimpangan di tengah masyarakat.
"Paham liberal ini menyerahkan sistem ekonomi kepada mekanisme pasar," kata Mahyudin.
Dia menegaskan, hanya dengan berlandaskan Pancasila paham ekonomi yang berkembang di Indonesia berpihak kepada rakyat. Sedangkan ekonomi liberal yang menggantungkan diri dengan pasar dinilai akan mengakibatkan warga kecil akan semakin miskin, dan yang besar akan berkembang.
Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menyoroti masih adanya ketimpangan wilayah investasi sehingga diharapkan pemerintah dapat menerapkan langkah kebijakan maksimal guna mengatasinya.
"Yang tidak kalah penting adalah perhatian serius pemerintah pada soal ketimpangan wilayah investasi antara Jawa dan luar Jawa," kata Heri Gunawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika