REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia akan menindaklanjuti kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence ke Indonesia pekan lalu. Kunjungan Pence ke Indonesia salah satunya bertujuan membuka lebih lebar peluang ekspor AS ke Indonesia. Apalagi setelah Presiden AS Donald Trump mengeluarkan tudingan soal negara-negara curang dalam perdagangan yang membuat AS alami defisit neraca perdagangan selama satu dekade belakangan.
Deputi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengungkapkan, meski sejumlah kesepakatan penting telah ditandatangani antara AS dan Indonesia khususnya di sektor energi dan teknologi, namun pemerintah Indonesia tetap memonitor kebijakan Presiden Trump ke depan di bidang perdagangan. Iskandar memandang, langkah yang diambil Trump di sektor perdagangan, apalagi setelah pengumuman Laporan Omnibus dalam dua bulan ke depan.
"Yang jelas masih kita tunggu konkritnya kebijakan perdagangan AS di bawah Presiden Trump dalam rentang waktu beberapa bulan ini seperti apa," ujar Iskandar, Senin (24/4).
Rencananya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akan mengunjungi Washington DC, Amerika Serikat untuk menindaklanjuti kesepakatan kerja sama perdagangan bilateral yang dicapai dalam kunjungan Wakil Presiden AS Michael Pence ke Jakarta, 20-21 April 2017.
Dalam pertemuan bilateral dengan Wapres Jusuf Kalla, Kamis (20/4), Pence menyampaikan juga sempat menyampaikan komitmen Amerika Serikat meningkatkan kerja sama ekonomi melalui kemitraan strategis dengan Indonesia. Pence menggarisbawahi Amerika lebih tertarik menjalin hubungan ekonomi secara bilateral, bukan skema multilateral seperti melalui Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) atau Trans Pacific Partnership (TPP).
Selama kunjungan kenegaraannya, Mike Pence menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang bersifat business to business. Tercatat ada 11 MoU dengan nilai mencapai 10 miliar dolar AS.
Dari jumlah tersebut, dua penandatanganan MoU disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence. Kerja sama tersebut yakni antara ExxonMobil dengan PT Pertamina (Persero) untuk pembelian Liquefield Natural Gas (LNG) sebesar satu juta ton per tahun untuk 20 tahun kedepan, dimulai pada 2025.
Selain itu, ada pula kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan Intra Capital LLC untuk mengimplementasikan sistem infrastruktur metering canggih (advanced metering infrastructure) di Indonesia. Fase percobaan proyek ini akan diawali dengan 1,000 meter di Bali, dilanjutkan dengan fase kedua yang mencakup hingga 4,5 juta meter di jaringan listrik Jawa-Bali.
Proyek ini akan menggunakan teknologi mutakhir yang dihadirkan oleh konsorsium AS, yang mencakup General Electric, Siemens USA, eMeter, Trilliant, dan lainnya. Nilai total proyek adalah dua miliar dolar AS, dengan pengembangan dan pendanaan putar kunci dari Pacific Infra Capital. Penandatanganan Mou lainnya disaksikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Ignasius Jonan dan Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia Brian McFeeters.
Ikuti Whatsapp Channel Republika