REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin menyampaikan, MUI melalui Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat telah menyelenggarakan Kongres Ekonomi Umat (KEU) di Hotel Grand Sahid Jaya pada 22-24 April 2017. Setelah kongres MUI akan mengawal gerakan ekonomi umat menuju arus baru ekonomi Indonesia.
KH Ma'ruf mengatakan, peran MUI dalam membangun arus baru ekonomi Indonesia tidak banyak. Di antara perannya, yang pertama MUI akan memberikan dorongan dan menggerakkan ekonomi umat. Sebagai contohnya mendorong dan menggerakkan ekonomi di pesantren, koperasi dan lain sebagainya.
"Mensinergikan mereka, mensinkronisasi dan mengakselerasi mereka, karena itu MUI dari pusat sampai ke daerah terus melakukan gerakan ekonomi dan mengawal," kata KH Ma'ruf kepada Republika.co.id di Hotel Grand Sahid Jaya, Senin (24/4).
Kedua, MUI akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk melahirkan kebijakan baru yang menopang berjalannya arus baru ekonomi Indonesia. Jadi, MUI akan melakukan koordinasi dengan pemerintah membahas kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah. MUI akan meminta kepada pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pro pelaku usaha kecil dan menengah.
Baca: MUI: Kebijakan Pemerintah Harus Berpihak ke UMKM
Ketiga, MUI mengajak pengusaha besar bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam hal ini mewujudkan mitra sejajar usaha besar dengan koperasi dan UMKM dalam sistem produksi serta pasar terintegrasi.
Menurutnya, jika perekonomian umat tumbuh, pemerintah membuat kebijakan yang berpihak dan konglomerat ikut bergabung mendukung gerakan ekonomi umat, maka akan terjadi pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang masih menganga.
Selain itu, MUI juga melibatkan pengusaha besar untuk membantu mewujudkan arus baru ekonomi Indonesia. "Pengusaha besar ini kita libatkan membahas terus kelanjutan pelaksanaan arus baru ekonomi Indonesia," ujarnya.
MUI juga membentuk Komite Nasional Ekonomi Umat. Komite tersebut akan terus melakukan pengawalan pada kebijakan pemerintah, kemitraan dan gerakan-gerakan ekonomi Islam lainnya. Karena kongres menghasilkan poin-poin deklarasi dan rekomendasi, Komite Nasional Ekonomi Umat juga akan mengawal praktiknya.
