REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta bersama Gubernur DKI Jakarta, masih merapatkan titik-titik mana saja yang akan dijadikan lokasi penggusuran. Pemprov DKI menargetkan kawasan-kawasan bantaran sungai, dan bangunan-bangunan liar yang tidak memiliki izin.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, mengungkapkan belum bisa memberitahukan dimana saja lokasi-lokasi yang akan dijadikan titik penggusuran. "Belum tahu, masih kita rapatkan lagi dan rencanakan lagi pembangunan-pembangunannya," ujar dia saat dihubungi via telepon, Rabu (26/4) pagi.

Pada sisa-sisa masa jabatannya hingga Oktober 2017, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan akan tetap terus menggusur bantaran sungai yang didirikan rumah. Itu merupakan sebagai bentuk kelanjutan dari normalisasi sungai yang selama ini memang sedang ia lakukan terus.

Ahok juga mengatakan, mereka yang digusur tidak akan ditelantarkan begitu saja. Karena mereka akan diberikan penghidupan yang layak di rumah susun. Dukungan juga datang dari DRPRD DKI Jakarta. Bestari menjelaskan, program penggusuran adalah kebaikan untuk menata warga DKI Jakarta agar lebih baik lagi kualitas hidupnya.

"Bantaran sungai banyak rumah-rumah yang didirikan warga, lalu bangunan-bangunan liar juga. Itu kan kami lakukan untuk mengembalikan fungsi sungai. Tapi kalau titik-titiknya dimana saja, nanti akan kita bicarakan lagi," tutup Bestari.

Ikuti Whatsapp Channel Republika