REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Restorasi Gambut (BRG) ditargetkan bisa melakukan restorasi lahan gambut seluas 400 ribu hektare pada 2017. Jumlah ini sekitar 20 persen dari target restorasi seluas dua juta hektare pada 2020.
Presiden Joko Widodo mengatakan, setelah satu tahun pembentukan BRG, evaluasi terkait dengan pengaturan maupun tataran implementasi di lapangan harus terus dilakukan. Evaluasi ini karena BRG setiap tahunnya memiliki target restorasi lahan gambut yang harus dicapai.
"Kita ingin mendapat laporan mengenai kendala di lapangan untuk memenuhi target tersebut," kata Joko Widodo dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (26/4).
Perbaikan lahan gambut dilakukan di tujuh provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua. Dengan banyaknya daerah yang akan diperbaiki lahan gambutnya, maka perlu campur tangan Kementerian dan Lembaga (K/L) sehingga restorasi tersebut bisa dilakukan dengan baik.
Restorasi ini pun harus melibatkan warga sekitar, pemerintah daerah, pihak swasta, BUMN, dan pemegang konsesi, BRG tidak bisa berjalan sendiri dalam menyelesaikan target restorasi lahan gambut. Semua pihak harus turut menjaga dalam pelestarian ekosistem lahan gambut, dan melakukan prinsip pengelolaan gambut yang lestari.
Hal ini akan berdampak pada pemanfaatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak mengabaikan aspek kerusakan lingkungan terutama hidrologis dan ekologis kubah gambut.
Menurut Jokowi perlindungan dan pemulihan ekologis kubah gambut sangat penting danmenjadi prioritas bersama untuk mencegah bencana kebakaran di lahan gambut yang sangat sulit dipadamkan. Kebakaran lahan gambut harus mampu cegah sedini mungkin, karena jelas akan menimbulkan dampak luar biasa.
"Jadi sekali lagi saya tekankan pemulihan dan perlindungan fungsi ekologis kubah gambut jadi kepentingan dan harus menjadi kerja kita bersama," ujarnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika