REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Koordinator Bidang Polhukam DPP Partai Golkar, Yorrys Raweyai mengatakan, pihaknya tidak berencana menggelar musyawarah nasional atau musyawarah luar biasa (Munaslub) terkait dugaan keterlibatan Ketua Umum Golkar Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el).

Yorrys mengatakan Golkar saat ini sedang fokus pada persiapan menjelang Pilkada Serentak 2018. Menurut Yorrys, pihaknya tidak ingin gegabah dalam menyikapi persoalan Setnov.

"Golkar berupaya mengikuti proses hukum. Kami ikuti asas praduga tak bersalah dan memantau perkembangan penanganan hukumnya. Jadi kami pikir munaslub belum perlu," ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Rabu (26/4) malam.

Sementara itu, Golkar terus mengatur strategi internal untuk menguatkan parpol. Sebab, ke depannya partai berlambang pohon beringin ini akan menghadapi agenda penting Pilkada Serentak 2018 dan persiapan Pemilu serentak 2019.

"Golkar harus siapkan langkah strategis, baik untuk menyelamatkan partai maupun menghadapi agenda ke depan. Kamis (27/4), kami akan menggelar rapat koordinasi untuk Pilkada Serentak 2018," tambahnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, mengatakan sah-sah saja jika ada yang mengusulkan pelaksanaan munaslub. Namun, dirinya menyarankan agar para kader mengikuti kesepakatan internal.

"Sebelumnya sudah disampaikan sikal partai bahwa akan mengikuti proses hukum. Saya kira kami harus ikuti dulu proses hukum yang berjalan," ujar Agung.

Dia mengakui jika munaslub tidak akan mengemuka tanpa ada pertimbangan yang matang. Karena itu, bisa saja munaslub dilakukan jika kondisinya memungkinkan. "Namun sebaiknya menanti proses hukum dulu seperti apa," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika