REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah gagal menemukan titik temu dengan warga RW 12 Manggarai Tebet Jakarta Selatan, PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan melakukan mediasi ulang dengan warga yang difasilitasi Polres Metro Jakarta Selatan. Namun warga menolak mediasi jika tidak didampingi lembaga yang berwenang.

Kuasa hukum warga Manggarai, Simon Fernando Tambunan mengatakan lembaga yang dimaksud adalah Ombudsman dan Komnas HAM. Warga juga ingin didampingi DPRD DKI Jakarta. Menurut Simon, mediasi ini akan menghasilkan keputusan yang bernilai kemanusiaan jika memang didampingi lembaga-lembaga itu.

"Kita mau hak asasi manusia masyarakat itu terpenuhi. Itu yang akan kita mintakan, takutnya kalau cuma ketemu, jadi deadlock tidak ada keputusan," ujarnya Rabu petang (26/4).

Simon menambahkan, warga akan menolak jika yang dilibatkan hanya Polres. Menurut Simon, warga khawarir akan terjadi intimidasi. Sebelumnya, kehadiran ratusan polisi pada Rabu (26/4) pagi di sekitar RW 12 Manggarai cukup mengkhawatirkan warga.

Senior Manager Humas Daop 1 PT KAI Suprapto mengatakan PT KAI merencanakan mediasi dengan 11 penghuni rumah, dengan Polres Jaksel sebagai fasilitator. Hal ini menurut Suprapto agar tidak ada perantara. "Nggak usah pake perantara-perantara tim apalah langsung yang 11 itu dipanggil langsung ya," ujarnya ketika dihubungi, Rabu (26/4).

Namun warga sepakat akan menolak. Seperti telah diungkapkan pada peringatan sebelumnya, salah satu warga, Sabransyah mengatakan nama yang tertera dalam daftar PT KAI tidaklah jelas. Bahkan di dalam nama-nama itu tertera pula orang yang telah wafat. Adapun lokasi 11 rumah itu tidak berjejer. "Ini aneh, data salah, nama salah, acak saja, apakah KAI akan menghancurkan secara bertahap," ujarnya.

Pada Selasa (25/4) Suprapto menjelaskan alasan pemilihan rumah itu. Menurut dia, 11 rumah itu memang sudah sesuai rencana. Di lokasi itu akan dibangun pondasi tiang terlebih dahulu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika