REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, meminta menteri-menteri untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan konsep Trisakti dan Nawa Cita pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Termasuk, kebijakan soal menetapkan direksi BUMN oleh Kementerian BUMN.

"Bagaimanapun program besar Trisakti yang dijabarkan dalam sembilan program prioritas harus diselaraskan para pembantu Presiden di Kabinet Kerja tanpa kecuali," kata Andre melalui pesan tertulisnya yang diterima Republika.co.id, Kamis (27/4).

Menurut Andre, kebijakan memilih direksi perusahaan plat merah seperti PT Bukit Asam, PT Timah, Pertamina, PT Aneka Tambang, dan perusahaan-perusahaan lainnya adalah hak Menteri BUMN. 

Namun selayaknya dalam memilih direksi, Menteri BUMN harus memilih  sosok yang memiliki integritas dan memiliki sikap mengutamakan kepentingan nasional, bukan asing. 

Andre mengatakan, tantangan pemerintahan Jokowi-JK sangat besar, apalagi di tengah gejolak ekonomi dunia yang sedang tidak menentu. "Perlu diingat pula bahwa sejak awal Presiden Jokowi mengusung program Trisakti yang kini setelah menjabat sangat dinanti implementasinya oleh rakyat Indonesia," katanya. 

Karena itu, dia meminta Menteri BUMN yang dijabat oleh Rini Soemarno membawa semangat yang sama. Yakni bagaimana menjalankan roda kementerian berlandaskan kedaulatan negara. "Mereka yang akan ditempatkan pada BUMN yang mengelola sumber daya alam selayaknya bukanlah orang-orang yang mendahulukan kepentingan perusahaan asing," kata Andre.