REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno memastikan akan menjual saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk, salah satu perusahaan bir ternama. Sebab, menurutnya tidak strategis jika Pemprov DKI memiliki saham di perusahaan yang memproduksi minuman keras.
"Anies-Sandi yakin ini (penjualan saham di perusahaan bir) bukan soal sesuatu yang baru. Ini permukaan fortopolio BUMD, karena menurut kami tidak strategis memiliki saham di perusahaan yang memproduksi miras," kata Sandi di Kantor DPW PKS, Jalan Letjend Suprapto, Jakarta Pusat, Kamis (27/4).
Sandi mengungkapkan, proses penjualan saham tersebut nantinya akan dilakukan dengan lelang secara terbuka. Adapun dana hasil penjualannya nanti akan disalurkan untuk merealisasikan program yang bisa membawa kemaslahatan bagi warga Jakarta.
"Akan dilakukan dengan lelang terbuka dengan konsultasi yang ditunjuk pemerintah yaitu lewat Dana Reksa atau Bahama. Itu akan mendapatkan nilai tertinggi dan hasil tersebut akan digunakan untuk kemaslahatan bersama," kata Sandi.
Sandi mengungkapkan, yang dimaksud bisa membawa kemaslahatan dari hasil penjualan saham bir tersebut adalah, dana itu bisa digunaka untuk modal pemerintah. Dia mencontohkan, hasil penjualan saham bir bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan juga akses terhadap pelayanan publik.
"Tentunya nanti bisa dipakai untuk modal pemerintah di beberapa perusahaan membangun infrastruktur atau membangun akses terhadap layanan publik lainnya," ucap Sandi.
Kepemilikan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tbk mencapai 23,34 persen. Sementara sisanya dimiliki oleh BP IPM Jaya sebesar 2,91 persen, perusahaan Malaysia San Miguel Malaysia (L) Pte sebesar 58,33 persen, dan publik sebesar 18,33 persen. PT Delta Djakarta diketahui merupakan produsen sekaligus distributor sejumlah merek bir dunia seperti Anker, Calrsberg, dan San Miguel. Selain bir, Delta juga memproduksi minuman ringan bermerek Sodaku dan Soda Ice. Perusahaan ini pertama kali menjual saham ke publik pada 1984.
Ikuti Whatsapp Channel Republika