REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik, AS Hikam mengatakan, keputusan DPR dalam membentuk hak angket menunjukkan kekuatan kelompok anti KPK. Dan partai politik yang mendukung hak angket tersebut dinilai telah mengkhianati salah satu amanat reformasi yakni pemberantasan korupsi.

“Iya bagi saya keputusan DPR itu menunjukkan sikpa yang anti-KPK. Salah satu tokohnya adalah Fahri Hamzah,menggunakan posisinya untuk menekan dan memperlemah KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi,” kata Hikam dalam keterangan tertulisnya pada Republika.co.id, Jumat (28/4).

Hikam mengatakan, yang paling memalukan adalah oknum-oknum dari PDIP yang juga turut bergabung dalam kelompok pendukung hak angket tersebut. Dia mengimbau, rakyat harus menolak legitimasi hak angket tersebut dan meminta supaya pemerintah tidak mendukung manuver konyol tersebut.

“Bahkan nih, PJ seharusnya meminta ketua umum DPP PDIP, Megawati, untuk mengevaluasi dan atau memecat anggota DPR dari partainya yang menjadi bagian dari pendukung Hak Angket tersebut,” tegas Hikam, yang juga mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia ke-7.

Dia menilai, eksistensi KPK adalah satu legacy politik yang paling baik dari Presiden RI ke-5 Megawati. Sehingga, Hikam mengatakan, ulah oknum PDIP yang mendukung hak angket itu merupakn noda hitam bagi PDIP dan sang mantan Presiden.

(Baca Juga: Pengajuan Hak Angket KPK Dinilai tak Jelas Dasarnya) 

Ikuti Whatsapp Channel Republika