REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri sekaligus mantan Plt Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono menghimbau agar jangan mencemooh masukan yang diberikan oleh birokrat lainnya. Karena usulan mereka, bisa jadi tercetus berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan selama Pilkada DKI 2017.

"Usulan Wali Kota Jakarta Selatan, jangan main dicemooh saja. Kita harus kaji ulang dan revisi itu Undang-Undang No. 27 tahun 2012 tentang Ibu Kota jika memang diperlukan," ujar Soni saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (28/4), sore.

Menurut dia, berbagai usulan dari birokrat, bukanlah usulan yang main asal sebut. Pastinya sudah dilihat dari kejadian yang dirasakan di lapangan. Keluarga saling bermusuhan. Bahkan, sudah selesai pilkada masih berlanjut, seperti salah satunya pengiriman karangan bunga.

"Ini kan seperti belum selesai ya walau pilkada sudah selesai. Misal kayak kasus Habib Rizieq juga kan masih lanjut. Jadi untuk Pilgub DKI sendiri, memang ada empat alternatif yang bisa dijalankan," kata Soni.

Alternatif pertama, ialah pilkada dengan dua putaran. Kedua, jika tidak diperlukan, cukup dengan pilkada satu putaran. Ketiga, mengembalikan keputusan pada DPRD. Dan keempat, yang paling ekstrim, menurut Soni, adalah ditetapkannya Gubernur oleh Presiden, layaknya menteri.

Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi bertemu dengan para wali kota dari luar Jakarta dan membicarakan panasnya Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia bersama wali kota lainnya, akan ajukan pilgub oleh DPRD agar warga mereka tidak lagi terpecah-belah.

"Di daerah lain, ternyata juga terbelah-belah. Usul mereka, mendingan gubernur dipilih DPRD, daripada warga saya terpecah. Kita akan usulkan di undang-undang tentang ibu kota," kata dia dalam sambutannya di acara rekapitulasi Pilkada DKI 2017 tingkat kota, Kamis (27/4).

Ikuti Whatsapp Channel Republika