REPUBLIKA.CO.ID, BUKITTINGGI -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur mengatakan, beban kerja aparatur sipil negara harus jelas agar berkinerjanya bisa optimal. "Ini merupakan kunci memperoleh nilai A di Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)," katanya dalam pertemuan dengan jajaran ASN Pemkot Bukittinggi yang dilaksanakan di Bukittinggi, Jumat (28/4), malam.
Ia menyebutkan, daerah itu masih memperoleh nilai CC sehingga diartikan masih banyak pengelolaan anggaran yang tidak sesuai atau tidak tepat sasaran. Asman Abnur mencontohkan, bila program daerah ingin membangun taman kota maka harus memilih bibit tanaman yang akan ditanam, bukan melakukan studi banding maupun seminar.
"Padahal Presiden RI sudah mengingatkan jangan ada lagi pemborosan. Gunakan anggaran sesuai visi dan misi yang telah dibuat, mau dibawa ke mana pengembangan kota ini," kata dia.
Ia menginstruksikan kepala daerah setempat fokus mengembangkan daerah sesuai dengan visi dan misi yang telah dijanjikan pada masyarakat serta harus didukung oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD). "Kalau mau jadi kota pariwisata, fokuskan anggaran ke bidang itu dan kegiatannya harus jadi. Bukittinggi sudah punya potensi tinggal bagaimana keseriusan mengemas dan menjualnya," kata dia.
Ia mengharapkan, dari daerah tidak ada lagi keluhan mengenai kekurangan pegawai. "Harap diukur dulu beban kerja, apa benar ASN terlalu sibuk. Kalau pegawai yang ada tetapi tidak bekerja maksimal buat apa, ujungnya pemborosan," kata dia.
Wali Kota Bukittinggi, M. Ramlan Nurmatias mengatakan, pertemuan dengan Menpan-RB diharapkan menjadi momentum bagi ASN setempat agar lebih bersemangat membangun daerah dan memberi pelayanan lebih baik. "Informasi dan arahan dari Menpan-RB akan menjadi bahan evaluasi agar ASN dapat lebih memahami visi misi daerah dan melakukan program tepat sasaran," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika