REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengatakan puluhan ribu pekerja jalan tol terancam menganggur bila pemerintah menerapkan sistem pembayaran nontunai secara penuh di seluruh gerbang tol di Tanah Air. "Kebijakan ini hanya mengedepankan kepentingan bisnis dan melalaikan kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan ini akan melahirkan pengangguran baru," kata Mirah di sela-sela aksi Peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2017 di Jakarta, Senin (1/5).

Penerapan sistem pembayaran nontunai merupakan bagian dari Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) atau cashless society yang dicanangkan Bank Indonesia sejak 2014. Pemberlakuan pembayaran nontunai di seluruh gerbang tol di Indonesia berarti konsumen tidak bisa lagi membayar tol secara tunai.

"Bagaimana mungkin uang rupiah yang berlaku secara sah di negeri ini, justru ditolak untuk melakukan pembayaran? Ini merupakan konspirasi meraup keuntungan dari setiap transaksi nontunai," tuturnya.

Menurut Mirah, uang pemilik dan pengguna kartu uang elektronik sesungguhnya telah diambil paksa oleh pengelola jalan tol dan bank yang menerbitkan kartu tersebut. Dia menyontohkan harga kartu uang elektronik seharga Rp 50 ribu yang hanya mendapatkan saldo Rp 30 ribu. Artinya, konsumen dipaksa merelakan selisih Rp 20 ribu bahkan sebelum kartu uang elektronik digunakan untuk transaksi.

"Berapa triliun dana masyarakat yang diambil paksa dari sistem pembayaran nontunai ini? Yang diperlukan rakyat adalah kemudahan akses untuk mendapatkan pekerjaan, memperoleh penghasilan dan meningkatkan daya beli terhadap kebutuhan pokok yang harganya semakin melambung," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika