Perubahan ini akan mencakup kenaikan biaya SPP, pemotongan dana dari pemerintah yang menurut Menteri Pendidikan Simon Birmingham berada pada level rekor namun tumbuh di atas dan melampaui biaya operasinal mereka.

Senator Birmingham diperkirakan akan memberikan rincian perubahan pada Senin malam (1/5), namun menolak  mendahului pengumuman tersebut. Dia merujuk ke analisis yang dirilis Deloitte Access Economics.

Analisis tersebut menyebutkan universitas menerima penghasilan dari SPP mahasiswa serta dana pemerintah untuk membiayai kebanyakan program studi. Senator Birmingham menjelaskan universitas perlu memperhitungkan bagaimana mereka membelanjakan uang negara dari pajak.

"Unievrsitas perlu membelanjakan dana pajak secara adil serta dengan pertanggungjawabakan dan pengawasan publik yang memadai. Tentunya, baik pemerintah dan universitas berjalan dengan perizinan secara sosial yang diberikan pembayar pajak," katanya.

"Pembayar pajak di Australia memberi sekitar 16,7 miliar dolar AS kepada universitas di 2016 atau setara dengan 19 ribu dolar AS per mahasiswa, yang lebih besar dibandingkan sebelumnya," kata Menteri Birmingham.

"Terkait dengan ketatnya APBN, Pemerintahan Turnbull fokus pada adanya hasil terbaik dari setiap dolar dana pembayar pajak yang dibelanjakan," jelasnya.

Bendahara Negara Scott Morrison mengatakan sulit mempertahankan pendapat bahwa kalangan universitas ketinggalan dalam hal pendanaan. "Kita melihat meningkatnya pendanaan bagi universitas. Kita melihat biaya mendidik masyarakat tidak meningkat secepat pendanaan itu," kata Morrison.

"Hal itu menyajikan sejumlah permasalahan yang jelas dalam memastikan bahwa kepentingan pembayar pajak tercermin dengan baik pada bagaimana keterlibatan kita di sektor ini," jelasnya.

Utang mahasiswa

Sektor pendidikan tinggi berada dalam ketakpastian sejak pemerintah meninggalkan kebijakan biaya SPP secara penuh, namun hal ini tidak menandai kembalinya usulan agar universitas menetapkan biaya SPP mereka sendiri. Laporan tersebut menunjukkan antara tahun 2010 dan 2015, biaya rata-rata penyelenggaraan program studi meningkat sebesar 9,5 persen per mahasiswa, dibandingkan dengan pertumbuhan dana sebesar 15 persen.

ABC memahami bahwa pemerintah akan berusaha membenarkan langkah pemotongan dana dengan alasan universitas telah "mengantongi" dana pembayar pajak di luar biaya operasi mereka. "Universitas berperan penting di Australia, namun banyak ibu dan ayah merasakan ketatnya anggaran di rumah dan ingin tahu bahwa pajak mereka digunakan secara efektif dan efisien," kata Senator Birmingham.

Alamuni dan mahasiswa saat ini masih berhutang kepada pemerintah sekitar 52 miliar dolar AS melalui pinjaman mahasiswa bernama HECS-HELP. Hal ini membebani neraca APBN. Pemerintah memperikakan seperempat dari utang tersebut tidak akan terlunasi.

Pemerintah juga akan mempertimbangkan untuk menyediakan lebih banyak dana bagi studi kedokteran gigi dan kedokteran hewan. Laporan Deloitte Access Economics menunjukkan kurangnya dana di bidang tersebut.

Diterbitkan Senin 1 Mei 2017 oleh Farid M. Ibrahim dari berita berbahasa Inggris di ABC News.