REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Peringatan Hari Buruh di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berlangsung kondusif. Ratusan buruh mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB untuk menyuarakan aspirasinya. Namun, mereka tidak menggelar aksi unjuk rasa, melainkan dialog kebangsaan terkait isu ketenagakerjaan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Wildan mengatakan, dialog tersebut digelar menindaklanjuti imbauan dari Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri agar peringatan hari buruh berjalan dengan kondusif. "Kita di NTB, tiga tahun ini Alhamdulillah mereka (buruh) sudah tidak turun ke jalan, kita adakan dialog ketenagakerjaan. Berbeda dengan empat tahun lalu pada keliling jalan," kata Wildan kepada Republika.co.id di Mataram, NTB, Senin (1/5).
Dialog ketenagakerjaan menghadirkan sejumlah narasumber dari Disnakertrans NTB, Bakesbangpoldagri NTB, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB. Wildan menyampaikan, ajang dialog ketenagakerjaan tersebut diikuti sekitar 250 buruh yang berasal dari sejumlah serikat pekerja dan serikat buruh yang ada di NTB.
Dalam dialog tersebut, Wildan menekankan kepada para buruh bersama-sama menjaga kondusifitas di NTB. Pasalnya, kini NTB terutama Pulau Lombok merupakan daerah tujuan destinasi wisata. "Dalam dialog para peserta sangat kritis dalam menyuarakan aspirasinya yang tentu akan kita lanjuti," kata Wildan.
Usai dialog, para buruh melanjutkan Peringatan Hari Buruh dengan melakukan aksi bersih-bersih di Pantai Kota Tua Ampenan, Mataram dan menggelar ajang lomba tarik tambang. Kemudian, massa aksi mengakhiri Peringatan Hari Buruh dengan memanjatkan doa dalam istighosah di Universitas Nahdlatul Ulama.
Di luar serikat pekerja tersebut, ada puluhan mahasiswa pro-buruh yang juga mendatangi Kantor Disnakertrans NTB. "Mereka mahasiswa datang dan berorasi. Kami terima dan dengarkan aspirasi untuk kita kaji nantinya," kata Wildan menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika