REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) meminta majelis hakim yang menangani perkara dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tetap independen dan imparsial dalam menjatuhkan putusan.

"Kemerdekaan dan independensi hakim diperlukan untuk menjamin imparsialitas dan keadilan dalam memutus perkara," ujar juru bicara KY Farid Wajdi, Rabu (5/3).

KY juga mengimbau seluruh pihak supaya menghormati prinsip independensi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Hakim wajib menjaga kemandirian peradilan, yakni bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis," kata Farid.

Selain independensi, hakim juga memiliki akuntabilitas sehingga dapat menjalankan peradilan yang bersih, dipercaya oleh masyarakat dan menjadi kekuasaaan kehakiman yang berwibawa.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjadwalkan sidang pembacaan putusan perkara penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Selasa (9/5) di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta.

Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut hakim menjatuhkan hukuman penjara satu tahun dengan masa percobaan dua tahun kepada Ahok karena menilai tindakan Ahok memenuhi unsur pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika