REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menilai karangan bunga yang dikirim ke Mabes Polri oleh pihak yang tidak menyebutkan nama (anonim) sama dengan akun buzzer alias tuyul media sosial. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menduga tujuan pengiriman karangan bunga tersebut ialah membangun stigmatisasi dan tuduhan kepada kelompok lain sebagai radikalis dan memberikan stigma-stigma negatif lainnya.
"Ini jelas tidak sehat bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara, bukan justru menangkal dan melawan radikalis, justru cara-cara begitu melahirkan radikalis baru. Berbahaya," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (3/5).
Dahnil mendukung Kapolri untuk melawan radikalisme. Menurut dia, hal tersebut baik dan penting. Namun masalah utama Indonesia saat ini adalah ketidakhadiran keadilan hukum dan ekonomi.
Dahnil menyebut ketika penegak hukum berlaku tidak adil maka di situ benih radikalisme mudah lahir, dan ketika kebijakan ekonomi melahirkan ketimpangan, politik yang tak berkeadilan maka di situ benih radikalisme mudah lahir. "Jadi stop politisasi dan dagang radikalisme dan toleransi karena mayoritas rakyat Indonesia itu pasti antiradikalisme dan merawat toleransi yang autentik," ujarnya.
Dia menyarankan para anonymous jangan mengirim karangan bunga karena tidak produktif dan mubazir. Lebih baik mereka kirimkan saja dukungan dalam bentuk bunga hidup sehingga terlihat lebih indah. "Karena bisa menghiasi Mabes Polri bahkan bisa membantu mendorong gerakan perubahan iklim, dan penghijauan itu lebih bermanfaat," kata Dahnil.
Seperti diberitakan sebelumnya, hari ini Mabes Polri dibanjiri karangan bunga. Ratusan karangan bunga tanpa nama pengirim mengelilingi gedung Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Ucapan-ucapan itu rata-rata mengungkapkan rasa terima kasih mereka atas kinerja Polri dalam upaya menjaga keutuhan NKRI, keamanan, serta penanggulangan radikalisme.
(Baca Juga: Giliran Banjir Karangan Bunga Serbu Mabes Polri)
Ikuti Whatsapp Channel Republika