Investigasi CCC menyebabkan pemecatan CEO Exmouth Bill Price akhir tahun lalu atas tuduhan penipuan properti, penyalahgunaan kartu kredit dan pemberian kontrak yang tidak tepat tanpa proses lelang. Penyelidikan tersebut menemukan bahwa Price adalah "melanggar undang-undang" dan merekomendasikan agar ia dan karyawannya yang bernama Andrew Burhan menghadapi penuntutan.

McKechnie mengatakan, ia khawatir praktik di Dewan Kota Exmouth bisa jadi merupakan puncak gunung es. "Kami sudah memiliki sekitar 700 tuduhan terhadap pemerintah daerah dalam satu atau dua tahun terakhir," sebut McKechnie.

"Kini, sebuah tuduhan tak berarti bahwa ada pelanggaran di sana, tapi sekitar 54 persen dinilai sebagai kemungkinan kesalahan yang serius, yaitu kecurangan atau korupsi. Banyak dari mereka ternyata tak berdasar, tapi saya pikir ada kecenderungan ke sana,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, "Hal itu memberitahu saya bahwa setidaknya dewan ini, tapi mungkin juga banyak lainnya, sama sekali tak dibekali pengetahuan untuk mengatur pemerintah daerah dengan uang jutaan dolar dari pembayar pajak."

McKechnie mengatakan, masalah akarnya adalah tata kelola dan beberapa anggota dewan yang telah lama menjabat sepertinya lupa bahwa mereka berurusan dengan uang para pembayar pajak.

"Itu bukan uang yang mereka hasilkan. Itu tak berasal dari usaha mereka, itu uang pembayar pajak dan kami ingin memikirkan bahwa uang itu dibelanjakan untuk hal-hal yang layak dibelanjakan dan dikelola dengan hati-hati," ujarnya.

McKechnie mengatakan bahwa banyak orang yang terpilih dalam dewan lokal tidak memiliki pengalaman kualifikasi untuk pekerjaan tersebut. Presiden Asosiasi Pemerintahan Daerah Australia Barat, Lynne Craigie, mengatakan perilaku korup tidak dapat diterima namun ia tak percaya perilaku itu meluas.

Kepala CCC, John McKechnie, mengatakan, para staf dewan kota nampaknya tak dibekali dengan pengetahuan untuk mengelola uang pembayar pajak jutaan dolar.

ABC

Wewenang lebih untuk auditor

Menteri Utama Mark McGowan telah berkomitmen memberi para pemeriksa keuangan (auditor) lebih banyak kewenangan untuk mengawasi urusan pemerintah daerah. "Saya mengerti bahwa sebagian besar undang-undang dewan kota, walikota dan sejenisnya melakukan pekerjaan dengan baik, ini seringkali merupakan posisi yang memakan waktu, mereka melakukannya untuk motif yang benar," sebut McGowan.

"Jelas ada kelompok kecil yang melakukan hal salah sehingga reformasi ini akan membantu semua dewan. Kami akan memberi wewenang pengawasan terhadap pemerintah daerah di seluruh Australia Barat kepada auditor," jelasnya.

McGowan mengatakan bahwa reformasi tersebut seharusnya telah dilakukan sejak lama dan akan segera dibahas segera setelah Parlemen kembali bersidang. Ia menyebut bahwa auditor sudah memiliki wewenang untuk menyelidiki kegiatan instansi pemerintah, namun peran tersebut harus diperluas ke pemerintah daerah.

"Ini akan memastikan bahwa contoh penyalahgunaan uang publik berkurang, contoh penyalahgunaan uang pembayar pajak berkurang," kata McGowan.

"Ini akan membuat pemerintah daerah lebih bisa diterima dan transparan," sambungnya.

Menteri Utama Australia Barat, Mark McGowan, mengatakan, pemerintah daerah harus lebih transparan.

Ia menuturkan, "Itu berarti lapisan pertanggungjawaban yang saat ini belum ada akan diberlakukan sehingga auditor bisa memiliki kapasitas pengawasan seperti yang ia lakukan terhadap pemerintah secara keseluruhan, terhadap  pemerintah daerah di Australia Barat.”

"Ini adalah reformasi yang sudah lama terlambat," imbuhnya.

Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.

Diterbitkan: 17:30 WIB 03/05/2017 oleh Nurina Savitri.