REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Redistribusi aset kembali menjadi program yang gemborkan Presiden Joko Widodo. Ketika Pembukaan Musyawarah Kerja dan Halaqoh Ekonomi Pengusaha Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin 2017‎, Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa redistribusi aset ini akan bisa dinikmati oleh banyak kalangan.

Dia menjelaskan, lahan di Indonesia telah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun pemberian konsesinya hanya diberikan pada segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan. Konsesi ini yang ingin diubah oleh pem‎erintahan sekarang.

Lahan harus bisa dinikmati oleh rakyat melalui koperasi, pengusah-pengusaha kecil dan menengah, pesantren, dan kelompok masyarakat lain. Namun, pemberian tidak bisa serta merta, akan ada syarat tertentu yang tetap harus dipenuhi.

"Harus bisa membuat lahan itu, tanah itu menjadi produktif,"‎ kata Jokowi, Jumat (5/5).

Dia memisalkan, ketika lahan seluas10 ribu hektare akan diberikan pada pelaku usaha dari kalangan Nahdliyin di Sumaerat, maka pemerintah akan menanyakan lahan ini nantinya bakal diolah dalam bentuk apa. Apakah akan ditanami kopi, produksi sawit, atau menjadi perkebunan kayu seperti Sengon. Ini akan dipertanyakan terlebih dahulu.

Karena pemerintah juga tidak mau‎ lahan tersebut menjadi lahan mati, atau bahkan surat konsesi lahan justru dipindahtangankan, atau malah dijual. Apalagi jika sudah berbentuk kertas, lahan yang diberikan pemerintah nilainya bisa bermiliar-miliar.

‎Pemerintah sangat berharap agar masyarakat dan pelaku usaha kecil menengah bisa naik level dan bersaing dengan kompetisi yang baik, bukan melalui fasilitas langsung. Hal tersebut justru tidak akan baik.

Jokowi menyebut dirinya sudah menugaskan Menteri Koordinator (Menko) untuk menyelesaikan skema yang paling tepat.  Sebab butuh ketelitian dalam menentukan jumlah lahan, jumlah orang, dan akan diapakan lahan tersebutsehingga ketika dibagikan lahan tersebut bisa bernilai ekonomi. Bahkan jalur distribusi barang hasil produksi pun akan disiapkan sehingga hasil dari lahan tersebut bisa cepat terserap.

"Kalau bisa produksi ga bisa jual, ya sama saja (bohong). Semuanya harus beres, jelas, sehingga betul-betul bermanfaat bagi umat. Bisa menggerakkan ekonomi yang ada di bawah," papar Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika