REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Usai Muktamar 2015, Muhammadiyah semakin bergegas meningkatkan pelayanan umat di bidang kesehatan. Salah satunya dengan mencanangkan program 1.000 klinik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Terutama di daerah terluar, terjauh, dan terdalam (3T).
Seperti disampaikan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Taufiqurrahman, program 1.000 klinik tidak merujuk pada jumlah unit kesehatan yang akan dibangun. Melainkan pada makna 'banyak' yang biasa disematkan oleh masyarakat Jawa pada angka seribu.
Secara praktik Muhammadiyah didorong untuk membangun klinik sebanyak mungkin. Program tersebut, menurut Agus, dicanangkan hingga 2020 mendatang. Adapun saat ini, Muhammadiyah telah memiliki sekitar 300 unit sarana pelayanan kesehatan.
Baik yang berupa klinik maupun rumah sakit. “Targetnya pada Oktober nanti kami sudah punya 600 unit sarana kesehatan di seluruh Indonesia,” kata pria yang juga berprofesi sebagai dokter itu, Selasa (9/5).
Agus mengemukakan, pencanangan 1.000 klinik dilakukan bukan tanpa alasan. Pasalnya, pada era jaminan kesehatan nasional (JKN) seperti ini keberadaan klinik jauh lebih dibutuhkan. Sebab negara mewajibkan masyarakat berobat ke fasilitas kesehatan (faskes) pertama terlebih dulu, sebelum ke rumah sakit. Maka itu melalui keberadaan klinik, diharapkan Muhammadiyah mampu memberikan pelayanan kesehatan pertama pada masyarakat di berbagai daerah.
Pemberdayaan Dhuafa Jadi Fokus Gerakan Muhammadiyah
Agus juga menegaskan, klinik Muhammadiyah bukanlah lembaga bisnis kesehatan. Melainkan sebuah amal usaha lembaga dakwah untuk menolong kesengsaraan umum. “Maka itu dalam praktiknya kami mengedepankan nilai-nilai kebermanfaatan sesuai dengan visi dan misi dakwah Muhammadiyah”.
Namun demikian, lanjut dia, sebagai amal usaha, klinik Muhammadiyah harus dikelola oleh tim manajemen yang baik agar kondisinya stabil. Maka itu saat ini PP Muhammadiyah tengah berkoordinasi untuk menyiapkan manajemen klinik yang prima.
Di antaranya menyusun buku panduan klinik pratama, menyiapkan lahan pembangunan klinik, dan sumber daya manusia (SDM) pengelola klinik. Sejauh ini proses untuk menyiapkan tiga hal tersebut berjalan dengan lancar.
Buku panduan klinik pratama sudah tersusun dan siap untuk disosialisasikan pada seluruh pengurus Muhammadiyah. Adapun terkait penyediaan lahan, banyak yang berasal dari harta wakaf.
“Alhamdulillah, untuk lahan banyak yang sudah memberi wakaf. Bahkan ada jamaah yang secara khusus meminta lahan wakafnya agar dijadikan klinik,” kata Agus.
Sementara penyiapan SDM diakui memang menjadi salah satu perkara yang membutuhkan proses panjang. Lantaran pendidikan bagi tenaga kesehatan memerlukan waktu yang tidak singkat. Meski begitu, ketersediaan SDM tenaga kesehatan terbilang aman. Karena Muhammadiyah memiliki perguruan tinggi yang sudah mempunyai program studi kesehatan, seperti kedokteran, kebidanan, maupun farmasi.
“Sehingga alumninya bisa ditempatkan di amal usaha kesehatan milik Muhammadiyah,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika