Rabu 10 May 2017 12:49 WIB

Bahas Suriah, Menlu Rusia Bertemu Trump dan Menlu AS

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Winda Destiana Putri
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergey Lavrov akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Menlu AS Rex Tillerson di Washington, Rabu (10/5). Ketiganya akan mendiskusikan berbagai isu yang melibatkan kedua negara.

Deplu AS dalam pernyataan resminya mengatakan, Tillerson dan Lavrov akan membahas tentang perlunya untuk menghentikan kekerasan di Ukraina Timur. "Keduanya juga akan berupaya untuk menetapkan panggung guna penyelesaian politik di Suriah," katanya seperti dilaporkan laman NBC News.

Kedua isu ini akan menjadi prioritas utama dalam diskusi Lavrov bersama Tillerson dan Trump. Sebab kedua isu tersebut merupakan dua titik ketegangan yang menyeret Rusia dan AS dalam posisi saling bertentangan.

Terkait penyelesaian konflik Suriah, misalnya, AS dan Rusia masih memiliki perbedaan yang cukup sengit. Kremlin terus mendorong dan mengupayakan agar Suriah tetap dipimpin oleh Bashar al-Assad. Sedangkan Washington beranggapan bahwa rezim Assad tidak dapat memainkan peran dalam masa depan politik di negara tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Lavrov, Tillerson, dan Trump juga akan membahas tentang zona de-eskalasi yang telah disepakati Rusia, Iran, Turki di Astana, Turki, pekan lalu. Kesepakatan ini menyerukan pembentukan empat wilayah gencatan senjata agar memungkinkan akses kemanusiaan yang cepat, aman, tidak terhalang.

AS hadir dalam proses kesepakatan zona de-eskalasi tersebut, namun tidak secara langsung terlibat dalam diskusi. Sebab AS telah menyatakan skeptis terhadap kesepakatan itu.

"Belum diputuskan, dalam arti bahwa ini adalah zona aman yang spesifik, inilah yang akan memastikan mereka aman, siapa yang mendaftar, siapa yang secara khusus harus dijauhi. Ada banyak rincian yang harus dikerjakan," kata Menteri Pertahanan AS Jim Mattis menanggapi kesepakatan zona de-eskalasi tersebut.

Pemerintah Suriah telah menolak segala bentuk pemantauan dan pengawasan yang dilakukan PBB terhadap zona-zona terkait, yang sebagian besar berada di wilayah yang dikuasai pasukan pemberontak penentang Assad.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement