REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH -- Media asing dinilai terus menerus salah mengartikan kampanye perang melawan narkoba yang digalakkan Presiden Rodrigo Duterte. Sekretaris Luar Negeri Filipina, Alan Peter Cayetano mengatakan, kantor berita asing selalu berfokus pada komentar buruk Duterte.
"Mereka tak pernah menunjukkan pernyataan (Duterte) bahwa polisi tak boleh menyalahgunakan wewenangnya dalam perang melawan narkoba tersebut," kata Cayetano, dilansir dari CNBC, Jumat (12/5).
Media asing, kata Cateyano, juga sering menggunakan angka kematian untuk melaporkan situasi di negara tersebut. Reuters misalnya, memperkirakan delapan ribu orang meninggal dunia sejak kampanye tersebut diluncurkan Juli tahun lalu. Sementara Human Rights Watch menyebut jumlahnya lebih dari tujuh ribu orang.
"Sebanyak 1,2 juta orang Filipina yang merupakan pelaku atau pengguna telah menyerah secara sukarela dan hampir tiga ribu orang yang terbunuh dalam operasi polisi yang sah. Itu adalah jumlah sebenarnya," kata Cayetano.
Saat Filipina dipimpin Presiden Beigno Aquino III, lebih dari 90 ribu operasi polisi diluncurkan untuk memerangi narkoba selama enam tahun. Duterte yang baru memegang tampuk pimpinan selama 10 bulan sudah meluncurkan 50 ribu operasi.
"Tentu saja semakin banyak operasi, semakin banyak penangkapan. Sudah 60 ribu orang ditangkap," kata Cayetano.
Aktivis politik mengatakan, sebagian besar kematian dalam operasi ini adalah pembunuhan ekstra yudisial sehingga kekhawatiran impunitas polisi kian tinggi. Meski demikian, pejabat Filipina menolak dugaan tersebut dan malah menyalahkan pihak lain, termasuk warga dan jaringan pengedar narkoba.
Laporan Human Rights Watch April 2017 menyebutkan, polisi telah membunuh 3.603 orang dan termasuk di dalamnya warga sipil. Jaringan pengedar narkoba hanya sekadar strategi untuk melindungi kesalahan polisi.
Cayetano diperintahkan Duterte untuk membela pemerintah Filipina di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Cayetano juga mengundang jurnalis media asing untuk berkunjung ke Filipina. "Mari berpikiran terbuka dan kami akan menunjukkan bahwa negara ini (Filipina) sekarang menjadi lebih damai dan kami akan melindungi Anda juga pekerjaan Anda di sana," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika