REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pelayanan aduan warga tampak berbeda pada Jumat (12/5). Terdapat lima meja dan bangku berderet di pendopo Balai Kota untuk melayani aduan pendidikan, kesehatan BPJS, PTSP/perizinan, rusun/rumah, dan pengaduan umum.
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot mengatakan pelayanan aduan yang seperti itu agar lebih cepat dan terawasi dengan baik. Seperti halnya dokter spesialis yang melayani praktik pasien. Hal tersebut berdasarkan rapat koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Dalam hal tindak lanjutnya oleh karena itu dibagi per bidang. Yang selama ini banyak masuk ke DKI dan ditangani oleh Pak Ahok, sehingga dengan cara seperti ini bisa lebih tertib dan enak," ujar Djarot di Balai Kota, Jumat (12/5).
"Dan kami juga bisa konsentrasi, saya tentunya, dan tidak campur-campur. Kemarin kan Pak Ahok saking baiknya, abis ngomong kesehatan, kemudian pendidikan, satu sengketa tanah," katanya lagi.
Pada pengaduan hari ini, Djarot mengatakan, ada warga mengadu yang salah tempat. Warga itu akan mengadukan masalah pendidikan tapi mengadu di deretan kesehatan. Tetapi Djarot tidak ambil pusing. Sebab pengaduan model seperti ini baru dimulai pada Jumat (12/5).
"Nanti ke depan supaya lebih fokus lagi kita bikin perhari tapi mereka harus tahu dulu. Misal, hari ini khusus masalah pendidikan dan kesehatan. Besoknya misal masalah perumahan dan perizinan. Tetap satu minggu bisa beberapa kali pendidikan kesehatan misal Senin dan Rabu. Dengan seperti itu akan lebih banyak yang tertampung tapi masyarakat harus tahu lebih dulu," jelasnya.
Pelayanan aduan ini akan berjalan dari Senin hingga Jumat. Pelayanan aduan pada Senin maksimal hingga pukul 08.30, sebab Djarot harus memimpin rapat pimpinan (Rapim).
Sisi lain, rekomendasi dari SKPD dalam pelayanan aduan warga wajib segera ditindaklanjuti dengan catatan harus jujur, objektif dan tidak boleh ada KKN.
"Itulah semangat pelayanan kita," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika