REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surakarta menggelar aksi bela kemanusiaan di depan Gedung DPRD Kota Surakarta pada Jumat (12/5), sore. Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengajak masyarakat kembali kritis terhadap sejumlah isu yang mulai tertutup, bahkan hilang dari pemberitaan media masa.

Koordinator aksi, Muhammad Arif Oksya mengatakan, naiknya pemberitaan tarif dasar listrik bagi 18,7 juta pelanggan daya 900 VA yang merupakan rumah tangga mampu seolah tertutup isu lainnya. Padahal, dengan kenaikan tarif dasar listrik sebesar 30 persen akan berdampak besar terutama bagi masyarakat ekonomi menengah.

Menurutnya, pemerintah tak tepat mengambil momen untuk menaikan tarif dasar listrik. Sebab, dalam waktu dekat masyarakat, terutama umat Muslim akan menghadapi bulan suci Ramadhan. Dengan naiknya harga kebutuhan pokok di tambah kenaikan tarif dasar listrik, masyarakat akan semakin terbebani.

“Ini cacat momen, pemerintah tak peka dan acuh terhadap nasib rakyat. Keputusan pemerintah untuk mmenaikan tarif dasar listrik ini sangat tidak rasional dan membebani masyarakat,” katanya.

Selain masalah tarif dasar listrik, mahasiswa juga mendorong KPK menyelesaikan kasus mega skandal KTP elektronik. KPK diharapkan tak gentar untuk menahan sejumlah nama besar yang didugga terlibat kasus tersebut.

Selain itu, mahasiswa juga menilai pembentukan panitia khusus Hak Angket DPR terhadap KPK merupakan teror dan premanisme kepada KPK. “Kami menolak pansus hak angket DPR yang melemahkan KPK, jangan sampai kedzaliman dan ketertindasan terhadap rakyat terus melanda negeri ini,” katanya.

Sementara itu, aksi yang memakan sebagian bahu jalan Adi Sucipto sempat membuat lalulintas dari Solo menuju Colomadu, Karanganyar terhambat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika