REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai, elit politik harus turun gunung untuk meredam gejolak sosial masyarakat akibat kasus penodaan agama dengan terpidana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Jika tidak, gejolak dikhawatirkan akan makin menjadi-jadi.

Ubedilah menyatakan perlunya sikap dari para elit penguasa untuk meredam gejolak sosial akibat kasus penodaan agama dengan terpidana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang terjadi hingga sekarang ini.

Presiden, wakil presiden, ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), lanjut Ubedilah, menjadi pihak yang harus mengeluarkan sikap terkait gejolak sosial tersebut. Jika tidak, maka bisa menimbulkan gejolak sosial yang lebih luas lagi.

"Perlu ada sikap dari elit politik, mulai dari presiden, wakil presiden, ketua DPR, dan ketua MPR, agar kemudian persoalan hukum ini tidak mengarah kepada gejolak sosial yang luas," katanya dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/5).

Jika elit politik membiarkan persoalan gejolak sosial akibat persoalan kasus Ahok itu, maka bisa makin memunculkan gejolak sosial di kalangan masyarakat.  "Semakin mereka membiarkan persoalan ini, maka akan makin memunculkan respon yang menimbulkan gejolak sosial," ucapnya.

Terlebih, menurut Ubedilah, gerakan sosial atas persoalan penodaan agama Ahok tidak muncul secara natural. Menurut dia, ada pihak yang memang memicu massa hingga munculnya gerakan sosial sampai saat ini.

"Gerakan sosial itu muncul karena ada provokasi, karena ada yang mengipas-ngipas, lalu direspons publik," katanya.