REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Partai Demokrat Dede Yusuf menilai, pemerintah harus menengahi situasi yang tidak nyaman pasca vonis penjara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Dede mengatakan, Eskalasi politik yang meningkat belakangan ini tampak bertalian erat dengan kasus hukum Ahok sehingga menimbulkan gelombang aksi massa pro dan kontra yang berkelanjutan.
"Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut oleh pemerintah, karena pada kondisi terburuk bisa menimbulkan gesekan sosial," ujarnya, Sabtu (13/5).
Kondisi saat ini, kata dia, sangat tiak harapkan oleh semua kalangan. Dede berharap pemerintah melakukan langkah pro-aktif untuk meredakan ketegangan dengan mengedepankan jalan 'dialog'.
"Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, sudah tepat bilamana pemerintah mengintensifkan dialog kedua pihak masyarakat yang berseberangan," jelasnya.
Ketua DPP Partai Demokrat ini juga mengatakan, jangan sampai tindakan represif kepada masyarakat dijadikan sebagai langkah prioritas. Menurut Dede dialog adalah solusi terbaik.
"Kita tidak ingin pula masyarakat dibentur-benturkan oleh pihak yang bisa memperkeruh keadaan. Kita tunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah bangsa yang dewasa dalam berdemokrasi," katanya.
