REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta mencatat ada 21 ribu warga dengan kategori lanjut usia. Dari jumlah tersebut, 12 ribu di antaranya menjadi ibu asuh para pejabat. Setiap bulannya mereka mendapat bantuan berupa uang dan jaminan beras. Program ibu asuh ini diharapkan mampu menyejahterakan lansia tersebut.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan, program ini sudah berjalan sejak tiga tahun terakhir. Dulu, para ibu asuh hanya diberi bantuan bulanan berupa uang. Minimalnya Rp 300 ribu per bulan. Namun, mulai tahun ini para ibu asuh tersebut mendapat bantuan tambahan berupa beras.

"Kita ingin para lansia ini sejahtera di usia tuanya. Termasuk soal beras. Jangan sampai mereka mengonsumsi beras miskin (rastra)," ujar Dedi Mulyadi kepada Republika.co.id, Senin (15/4).

Dedi mengatakan, para lansia ini harus diperhatikan. Jangan sampai mereka terlunta-lunta di usia senjanya. Bahkan ia menyebut tidak sedikit lansia yang tetap bekerja dengan menjadi pemulung barang bekas.

Karena itu, lanjut Dedi, para lansia ini harus dilindungi serta mendapat kebahagiaan di usia senjanya. Karena itu, para pejabat di lingkungan pemkab diwajibkan memiliki ibu asuh. Supaya mereka bisa menikmati sedikit bantuan yang disisihkan para ASN itu.

"Kalau ada warga lansia yang telantar, lalu ada yang melapor ke bupati, kita akan beri sanksi aparat desa dan camatnya," ujar Dedi.

Dedi mengatakan sanksi yang diberikan juga tidak main-main. Yaitu dengan menunda upah aparat itu selama tiga bulan. Karena itu Dedi mengatakan, aparat desa dan kecamatan harus rajin turun ke lapangan guna mendata warganya. Terutama lansia yang telantar atau tidak dijaga oleh anaknya dengan baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika