REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menunjuk seorang Perdana Menteri untuk mendampingi kabinetnya, Senin (15/5). Ia adalah Edouard Philippe, yang sebelumnya merupakan anggota parlemen negara serta wali kota Le Havre.
Selama ini, Philipe dikenal sebagai politik dari Partai Politik. Pria berusia 46 tahun itu juga merupakan oposisi konservatif, yang disebut dapat menambah daya tarik Macron untuk menunjang pemerintahannya.
Penunjukkan Philippe juga disebut menjadi penyeimbang dalam parlemen Prancis. Sebelumnya para politisi dari Partai Sosialis diperkirakan telah mendukung Macron.
Philippe juga dikenal dekat dengan mantan perdana menteri Prancis Alain Juppe yang memimpin gerakan sayap moderat. Karena itu, di sisi lain penunjukkan dirinya diprediksi dapat menarik perhatian dari banyak pembelot Partai Republik.
Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah politik negara itu bahwa presiden telah menunjuk seorang perdana menteri di luar partainya. Biasanya, penunjukkan demikian hanya dilakukan dengan terpaksa akibat kekalahan saat pemilihan parlemen.
Dengan penunjukkan Philippe, Macron juga diangggap telah melewatkan kandidat lain yang berpotensi dan menjadi pendukung utamanya selama masa kampanye, salah satunya adalah Richard Ferrand, seorang mantan politisi dari Partai Sosialis yang bergabung dengan Macron tahun lalu.
Pemilihan perdana menteri bagi Macron menjadi sangat penting karena hal ini sangat mempengaruhi pemilihan parlemen Prancis yang digelar pada 11 dan 18 Juni mendatang. mantan bankir investasi itu nampaknya bersiap untuk mendapat suara mayoritas dengan berbagai strategi.
Pria berusia 39 tahun itu memulai langkah persiapan pemilihan parlemen dengan mengubah nama partai yang ia dirikan yaitu En Marche menjadi La Republique En Marche. Ia juga membentuk kelompok-kelompok untuk menjadi kandidat anggota badan legislatif Prancis yang memuat 577 kursi. Banyak calon yang berasal dari berbagai kalangan, khususnya warga sipil.
Pemilihan parlemen menjadi kunci agar Macron dapat menjalankan program pemerintahannya dengan baik. Salah satu yang utama adalah untuk kemajuan ekonomi Prancis. Selama ini, masalah keuangan di negara Eropa Barat itu menjadi hal yang sangat diperhatikan, terlebih karena tingkat pengangguran yang tinggi.
Jika Macron tidak memenangkan mayoritas parlemen, maka ia tak akan dapat leluasa bergerak. Ia disebut hanya akan menjadi sebuah boneka yang pada akhirnya tidak dapat memberlakukan rencananya untuk mengontrol birokrasi terkait bisnis, serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan untuk para pelaku usaha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika