REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Poempida Hidayatulloh mengatakan momen peretasan sistem TI oleh peretas dengan bentuk encryption tidak boleh dianggap enteng oleh semua pihak. BPJS Ketenagakerjaan, lanjut dia sebagai perusahaan yang mengelola data dalam jumlah besar, tentu menjadi perusahaan yang rentan dan memungkinakan untuk dijadikan sasaran peretas.

"Bagi BPJS ketenagakerjaan, integritas data harus menjadi suatu keniscayaan," ujar Poempida melalui rilis yang diterima Republika.co.id, Selasa (16/5).

"Extreme Measure" menurut dia harus segera diterapkan, bukan sekedar melakukan statement yang bersifat "Complacent" seolah semua sudah ditangani dengan baik. Dia memperingati untuk hati-hati dengan pernyataan seperti ini karena dapat menjadi bumerang dan dapat berpotensi menjadi kebohongan publik.

Menurut Poempida, masalah internal TI di BPJS Ketenagakerjaan bukan hal yang sepele. Persoalan integritas sistem, kata dia, acap kali mengganggu basis pelayanan harus segera diselesaikan.

"Dari sejak tahun lalu saya merekomendasikan agar segera melakukan "security analysis" agar dapat dipahami kelemahan-kelemahan yang ada," ucap dia.

Dia mengharapkan, Standard Operating Procedure dapat ditegaskan dengan jelas dan harus dipatuhi oleh semua insan BPJS Ketenagakerjaan. Secara risiko, kata dia, masalah berkaitan dengan TI ini ada pada peringkat kedua setelah masalah kepatuhan. Dia menambahkan, data adalah segalanya bagi lembaga seperti BPJS Ketenagakerjaan yanh diibaratkan seperti nyawa dari lembaga ini.

"Jangan sampai disandera apalagi direnggut nyawa tersebut," harap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika