REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, Teguh Dwiyatno merupakan anggota Brimob yang paling disiplin. Teguh bahkan tercatat sebagai anggota yang tidak punya catatan pelanggaran sama sekali.
"Yang bersangkutan ini anggota Brimob yang tidak sekalipun pernah melakukan pelanggaran selama berdinas, tidak ada pelanggaran disipilin, kode etik, apalagi pidana," ujar Martinus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/5).
Martinus menjelaskan selama bertugas, Teguh merupakan pribadi yang selalu bersungguh-sungguh. Sehingga kemudian mendapatkan kepercayaan menjaga gudang persenjataan dan amunisi. "Kan senjata banyak, amunisi banyak, bisa saja beberapa peristiwa terjadi, gudang senjata itu menjadi sasaran pelaku kejahatan. Petugas ini adalah yang terbaik di situ," katanya.
Sehingga ujar Martinus, terkait dengan tewasnya Teguh yang diduga bunuh diri itu merupakan hal patut disayangkan. Sehingga sampai saat ini peristiwa tersebut masih terus dilakukan penyelidikan. "Itu sedang dilakukan penyelidikan, apakah ini sebuah kecelakaan kerja, atau peristiwa bundir. Ini sedang kita dalami," kata Martinus.
Untuk diketahui Teguh merupakan anggota Brimob yang ditemukan meninggal dunia di depan kediamannya di Asrama Brimob, Pamulang, Tangerang Selatan. Diduga Teguh bunuh diri lantaran stres menjalani pemeriksaan terkait rumah anggota DPR RI Jazuli Juwaini yang tempo hari menjadi korban peluru nyasar.
Namun mengenai jenis apa peluru yang mengenai kaca rumah lantai dua Jazuli ini masih belum diketahui. Menurut Martinus bila sebuah proyektil peluru ditemukan tetap belum bisa diketahui langsung proyektil tersebut milik senjata apa.
Alasannya karena diameter peluru dengan sudut sekian mili harus memeriksa tiap-tiap senjata. Kemudian juga diperiksa apakah putarannya sama atau tidak. "Dari senjata yang sama dengan peluru yang sama saja bisa berbeda, jadi pada prinsipnya untuk menentukan bahwa itu senjata dari mana itu harus kita lakukan pemeriksaan," papar Martinus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika