REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Gubernur Banten Wahidin Halim berkomitmen untuk memperkuat peran inspektorat dalam upaya pengawasan penggunaan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten. Ini dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

"Saya ingin inspektorat melaporkan langsung hasil pengawasan atau yang menjadi tupoksinya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Kalau koordinasi silahkan ke Asda I, tapi Inspektorat harus jadi panca indera kami yakni Gubernur dan Wagub. Bukan berarti saya mau investigasi pekerjaan saudara-saudara semua di OPD-nya masing-masing. Saya hanya membantu mencermati semua persoalan yang dialami saudara-saudara agar tidak menjadi persoalan yang lebih serius kedepannya," kata Wahidin Halim saat memberikan pengarahan pada rapat pimpinan yang pertama kalinya pada hari pertama kerja setelah serah terima jabatan di Pendopo Gubernur Banten di Serang, Selasa (16/5).

Berkaitan dengan penggunaan anggaran, Wahidin Halim meminta inspektorat dapat meningkatkan fungsi pengawasan yang melekat pada instansinya yakni kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Banten. Bahkan, Gubernur menyatakan secara langsung bahwa inspektorat harus menjadi panca indera Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dari praktek-praktek korupsi maupun ketidakpatuhan administrasi.

Bahkan, Gubernur Banten juga menginginkan agar secara rutin inspektorat dapat menyampaikan hasil pemeriksaannya terhadap seluruh OPD. Karena kedepan ia akan mengekspos hasil pemeriksaan atau temuan-temuan OPD dalam rapat terbuka. "Nanti kepala dinas jangan tersinggung kalau saya mengekspos temuan hasil pemeriksaan inspektorat. Karena kelemahan kita ini malas, kalau ada temuan tidak sesegera mungkin diselesaikan. Jangan sampai nanti ada temuan terus didiamkan saja," kata mantan Wali kota Tangerang dua periode ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika