REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan menilai, selama ini Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin kurang mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dia mengimbau, pusat dokumentasi yang disebutnya sebagai harta karun itu lebih diperhatikan.

Menurutnya, perlu ada perhatian lebih dari Pemprov DKI. Dia berjanji akan mencarikan formula untuk bantuan sumber daya bagi PDS HB Jassin saat menjabat mulai Oktober nanti. Pertemuan dengan pihak PDS HB Jassin hari ini, kata dia, salah satunya juga membicarakan terkait hal tersebut.

"Itu yang juga kita diskusikan apakah akan diambil alih pemprov atau dibentuk yayasan, nanti kita cari cara yang pas tapi yang utamanya adalah tidak boleh terbengkalai seperti sekarang. Intinya kita tidak ingin apa yang terjadi selama beberapa waktu ini," kata dia di PDS HB Jassin.

Anies mengatakan, PDS HB Jassin merupakan harta karun yang luar biasa. Di tempat ini, banyak sekali karya sastra yang punya nilai historisitas sangat tinggi dirawat dengan baik. Sayangnya, menurut Anies, hal itu tak diimbangi dengan perhatian dari Pemprov DKI sehingga menyebabkan terbengkalai.

Salah satu pendiri PDS HB Jassin, Ajip Rosidi, mengatakan, selama ini operasional tidak selalu mendapat bantuan yang cukup dari Pemprov DKI. Bahkan, kata dia, justru bantuan kadang tidak dalam bentuk uang. Sehingga banyak hal dihadapi secara teknis dan menyulitkan pengelolaan yayasan.

"Terus terang saja, ini yayasan kecil dulu mendapat bantuan dari pemprov tapi karena dapat larangan dari departemen dalam negeri itu dihentikan tidak boleh lagi dibantu," ujar Ajip.

Anies menambahkan, perbaikan PDS HB Jassin juga dibahas dalam Tim Sinkronisasi Anies-Sandi. Tim Sinkronisasi, kata dia, akan menerjemahkan program untuk perbaikan PDS HB Jassin ke dalam APBD. "Kita lihat aturan tata hukumnya, ada Permendagri, dan Pemda nanti kita akan mencari pola yang tepat," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika