REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis meminta Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim investigasi dalam menyelesaikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior pada KPK Novel Baswedan. Bahkan, menurutnya sudah sewajarnya jika Jokowi meniru mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk Tim 8 ketika terjadi kriminalisasi kepada Novel saat menangani kasus dugaan korupsi simulator SIM di Korlantas Polri 2012 silam.

"Saya kira Pak Jokowi jangan mau kalah sama Pak SBY dalam menangani kaus seperti ini (penganiayaan Novel). Lakukan segera bentuk tim investigasi," kata Margarito saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (17/5).

Margarito menerangkan, dalam ilmu tata negara, tanggung jawab konstitusional dalam penegakan hukum itu dipegang oleh presiden. Smentara, polisi hanya membantu kewenangan penegakan hukum.

"Cukup sudah alasan bagi presiden untuk memprakarsai membentuk tim investigasi atau tim penyidik di luar Mabes Polri," ucap Margarito.

Margarito kemudian menyarankan, tim investigasi yang dibentuk terdiri dari personil kepolisian, KPK dan akademisi yang kompeten di bidang penyidikan. "Personelnya bisa satu dari KPK, satu dari kepolisian dan selebihnya ambil lah dari orang-orang yang kredibel, yang bisa kita percayakan untuk menangani maslah ini. Ada Abdulah Hehamahua kredibel untuk diambil," terang Margarito.

Seperti diketahui, pada bulan April penyidik senior KPK Novel Baswedan disiram air keras pada bagian wajah oleh dua orang tak dikenal. Namun, setelah dua bulan berlalu, polisi belum juga mampu mengungkap pelaku penyiraman tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika