REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung imbauan Presiden Joko Widodo mengenai situasi yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait potensi ketegangan setelah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) divonis hukuman penjara.

“Imbauan Presiden dan pimpinan ormas lintas agama agar semua pihak menghentikan sikap gontok-gontokan dan demo-demo cukup positif. Muhammadiyah sejak awal menyerukan agar semua pihak di tubuh bangsa ini menahan diri, untuk tidak melakukan mobilisasi dan politisasi massa pasca-Pilkada DKI Jakarta,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam pesan singkatnya, Rabu (17/5).

Dia melanjutkan, pemerintah pun mesti tegas dalam menegur pihak-pihak yang masih menyematkan stigma negatif atas putusan pengadilan. Setiap keberatan hendaknya disalurkan hanya melalui jalur hukum formal. “Jika tidak puas, lebih baik tempuh proses hukum, bukan politisasi dan mobilisasi massa,” kata Haedar Nashir.

Kemudian, pihaknya berharap kepolisian dan TNI lebih tegas terhadap pihak mana pun yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Muhammadiyah meminta agar dukungan terhadap tokoh-tokoh tertentu tidak berujung pada ajakan separatisme. “Karena isu merdeka (dari NKRI) itu tergolong separatisme dan mengancam NKRI,” ujar dia.

Pada Selasa (16/5), Presiden mengundang para tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyerukan seluruh elemen masyarakat agar memperkuat persatuan dan meninggalkan sikap saling hasut.

“Kalaupun dalam beberapa hari terakhir ini ada gesekan antarkelompok di masyarakat, mulai saat ini saya minta hal tersebut, gesekan tersebut, untuk dihentikan,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, kemarin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika