REPUBLIKA.CO.ID, LAGOS -- Korupsi di kalangan militer telah melemahkan upaya Nigeria memerangi pemberontakan kelompok Boko Haram, demikian menurut badan pengawas Transparansi International, Kamis (18/5). Laporan tersebut menggarisbawahi sulitnya mencapai dua janji kunci dari kampanye pemilihan Presiden Muhammadu Buhari pada 2015.
Dalam kampanyenya ia berjanji mengatasi korupsi endemik dan mengalahkan pemberontakan, yang telah menyebabkan lebih dari 20 ribu nyawa hilang dan jutaan menjadi pengungsi. "Perwira militer yang korup telah memanfaatkan konflik dengan membuat kontrak pertahanan palsu, hasil uang anggaran terebut biasanya dicuci di luar negeri seperti di Inggris, AS dan di negara lainnya," kata badan pengawas itu dalam sebuah pernyataan.
Tahun lalu, wakil presiden Nigeria mengatakan sekitar 15 miliar dolar AS uang rakyat telah dicuri di bawah pemerintahan sebelumnya melalui kesepakatan pengadaan senjata palsu. Badan Transparansi International mengatakan kondisi ini telah melemahkan militer dengan dipersenjatainya militer tanpa peralatan vital, kurang terlatih, rendah semangat dan kekurangan sumber daya.
"Kondisi ini juga telah melumpuhkan militer Nigeria dalam pertempuran melawan musuh yang terinspirasi ideologi agresif seperti Boko Haram," tambah badan pengawas itu menunjuk pada kasus tentara yang melawan pemberontak tanpa amunisi atau bahan bakar.
Juru bicara pihak pertahanan mengatakan tuduhan tersebut salah jika dialamatkan kepada perwira militer saat ini. "Banyak usaha yang telah dilakukan untuk melatih, meningkatkan semangat tentara dan pengadaan peralatan vital melalui proses yang semestinya dilalui," kata Mayjen John Enenche.
Ia menambahkan militer akan terus meningkatkan kualitas dengan kepemimpinan yang tepat yang mereka miliki saat ini. Militer mengatakan mereka telah merebut kembali sebagian besar wilayah yang diklaim oleh Boko Haram sejak konflik dimulai pada 2009.
Namun sebagian besar wilayah yang jauh dari jalan masih dalam keadaan berbahaya, dan serangan Boko Haram masih sering terjadi. Laporan tersebut juga mengatakan negara-negara seperti Amerika Serikat dapat mendorong reformasi pertahanan dengan meningkatkan persenjataan, seperti merencanakan pembelian sejumlah pesawat Super Tucano A-29 untuk membantu pertarungan melawan Boko Haram.
Badan Transparansi Internasional juga mengatakan bahwa Nigeria harus membuat sistem anggaran dan pengadaan perangkat pertahanan dengan lebih transparan, untuk mengantisipasi penyalahgunaan dana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika