REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Pertanian IPB Muhammad Firdaus menilai pemerintah harus lebih tegas menindak keberadaan spekulan pangan terutama di Jakarta. Dia membenarkan adanya mafia pangan tepatnya kartel atau pihak-pihak yang memanfaatkan keuntungan dari margin impor terutama komoditas bawang putih.
"Sebetulnya pemerintah sudah tegas, tetapi dengan adanya kejadian penimbunan bawang putih impor di sebuah gudang di Marunda kemarin, maka pemerintah harus tegas lagi," ujar Firdaus saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (19/5).
Ia menilai pemerintah harus membuat sistem yang baik terkait daftar nama-nama importir sehingga ketika mereka bermain curang bisa langsung ditindak. Dari data tersebut pemerintah dinilai bisa mendeteksi dan mengawasi pergerakan barang dan importir.
"Saya kira semua pihak harus berperan untuk mengawasi spekulan nakal ini, bukan cuma Kementerian Perdagangan atau Pemprov DKI Jakarta, masyarakat juga bis adilibatkan," ujarnya.
Jika terjadi lagi penimbunan bahan pangan di Jakarta, maka aparat didorong untuk tidak segan-segan menghukum agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Selain itu, kata dia, pihaknya juga mendorong agar pemerintah bisa mendekati kalangan pengusaha agar lima komoditas stategis antara lain gula, minyak goreng, daging, beras, dan bawang putih bisa dinikmati masyarakat dengan harga yang sesuai.
"Ini agar tidak terjadi terus menerus gejolak di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan agar para spekulan mengurungkan niat untuk menimbun pasokan.
"Hari ini, pagi ini sedang digrebek penimbunan di gudang Cilincing. Digrebek karena diduga di situ terjadi penimbunan bawang putih. Jadi kita nggak main-main. Polisi sangat lengkap datang sudah mulai pemantauan," ujarnya usai menghadiri acara Gerakan Stabilitas Pangan di Gudang Divre DKI Jakarta dan Banten, Rabu pagi (17/5).
Ikuti Whatsapp Channel Republika