Jumat 19 May 2017 15:34 WIB

Gubernur Lemhanas: Indonesia Masih dalam Transisi Politik Demokrasi

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Andi Nur Aminah
Letnan Jenderal (Purn) TNI Agus Widjojo sesaat sebelum pelantikan menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (15/4).
Foto: Republika/ Wihdan
Letnan Jenderal (Purn) TNI Agus Widjojo sesaat sebelum pelantikan menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (15/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia berada di posisi strategis dalam perpolitikan internasional. Negara kepulauan terbesar di dunia ini memiliki beragam kultur sehingga dipandang sebagai negara dengan beragam tantangan dalam perpolitikannya.

Gubernur Lemhannas RI, Letnan Jenderal Agus Widjojo menyampaikan saat ini Indonesia masih berada dalam transisi politik demokrasi. "Kita ini masih dalam masa transisi, meski sudah lama merdeka, kita masih belum berhasil mengatasi konflik perbedaan," kata Agus.

Ia merujuk pada masih runcingnya konflik karena perbedaan. Mulai dari ideologi hingga kepercayaan. Padahal menurut mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, perbedaan di Indonesia tidak akan bisa dihilangkan.

"Perbedaan ini akan terus ada dan mungkin malah meningkat di masa-masa yang akan datang," kata mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini dalam acara Jakarta Geopolitical Forum di Hotel Borobudur, Jumat (19/5). 

Maka dari itu, Indonesia harus menyadari dan belajar bagaimana mengatasi konflik perbedaan ini. Agus melanjutkan transisi politik demokrasi dialami oleh semua negara. Eropa mendapat kemewahan karena bisa menjalani masa transisi selama berabad-abad. Mereka tidak memiliki tekanan banyak dari kondisi internasional saat itu.

Sementara Indonesia didesak untuk segera menyelesaikan transisi karena ada tekanan dari kondisi politik internasional saat ini. Politik global begitu bergejolak sehingga Indonesia dituntut untuk segera selesai dengan transisinya.

Agus menyampaikan transisi demokrasi dikatakan selesai jika suatu negara berhasil mengatasi permasalahan dasarnya. Bagi Indonesia, permasalahan paling dasar adalah perbedaan karena keberagaman ini.

"Maka dari itu kita perlu semua pihak untuk tetap bersama merujuk pada dasar-dasar negara, tidak 'saya benar' 'kamu salah' 'saya selalu benar'," kata Agus. Menurutnya, semua pihak perlu menjalankan peran dan kewenangannya dengan sebaik-baiknya.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement