REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Mantan direktur FBI James Comey dijadwalkan untuk memberi kesaksian di hadapan Komite Intelijen Senat Amerika Serikat (AS) pada 29 Mei mendatang. Ia akan memberi pernyataan terkait dengan penyelidikan campur tangan Rusia dalam pemilu negara itu 2016 lalu.
Pemecatan Comey yang secara resmi diumumkan pada Rabu (10/5) telah banyak menuai kritik dan pertanyaan. Tak sedikit yang menilai Gedung Putih berusaha mengintervensi FBI di tengah penyelidikan tentang campur tangan Rusia dalam pemilu AS 2016.
Dalam surat pemecatan, Presiden AS Donald Trump menyebut diperlukan kembali kepercayaan publik terhadap FBI. Comey dianggap telah mencederai jalannya pemilu AS tahun lalu dengan membuka penyelidikan skandal surat elektronik dari mantan kandidat dari Partai Demokrat Hillary Clinton.
Dalam sebuah surat perpisahan dengan para staf di biro investigasi federal itu,Comey menulis bahwa ia menganggap pemecatan dapat dilakukan terhadap direktur FBI oleh seorang presiden dengan alasan apapun. Bahkan, pria berusia 56 tahun itu mengatakan dapat dipecat tanpa adanya alasan sekalipun.
"Saya tidak akan menghabiskan waktu untuk mempertanyakan keputusan ini. Bekerja bersama Anda menjadi salah satu hal yang paling membahagiakan dalam hidup saya, terima kasih," tulis Comey.
Sejak resmi diberhentikan, Comey tidak pernah membuat pernyataan publik secara terang-terangan. Ia dilaporkan sempat menolak undangan untuk bersaksi di hadapan Komite Intelijen Senat. Namun, kini ia telah berubah sikap dan setuju memberikan kesaksian terkait penyelidikan kasus campur tangan Rusia.
"Komite berharap dapat menerima kesaksian dari Comey mengenai perannya dalam penyelidikan campur tangan Rusia serta pengembangan penilaian intelijen," ujar ketua Komite Intelijen Senat AS Richard Burr, dilansir BBC, Sabtu (20/5).
Ia menuturkan diperlukan klarifikasi atas sejumlah sepkulasi masyarakat AS secara luas atas pemecatan Comey. Hal ini juga menyebabkan kekacauan dalam politik Negeri Paman Sam.
Beebrapa saat setelah pemberhentian Comey, sejumlah politisi dari Partai Demokrat menilai Trump melakukan langkah yang sama dengan mantan presiden AS Richard Nixon pada 1973 lalu. Saat itu, pemecatan terhadap seorang jaksa independen yang ditugaskan untuk menyidik kasus skandal Watergate dilakukan.
Badan intelijen AS hingga saat ini nampaknya meyakini bahwa Rusia mencoba mencampuri pemilu AS 2016 untuk mendukung Trump. Termasuk dalam dugaan peretasan yang dilakukan selama proses pemungutan suara berlangsung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika