Senin 22 May 2017 07:26 WIB

DPRD DKI Minta Tim Sinkronisasi Lebih Dulu Kerjakan RPJMD

Rep: Mas Alamil Huda/ Red: Andi Nur Aminah
Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik (kanan) berjalan keluar usai memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan pemberian hadiah terkait pembahasan Raperda mengenai rencana tata ruang kawasan strategis Pantai Utara Jaka
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik (kanan) berjalan keluar usai memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan pemberian hadiah terkait pembahasan Raperda mengenai rencana tata ruang kawasan strategis Pantai Utara Jaka

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim sinkronisasi Anies-Sandi ‎berdiskusi dengan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta, Ahad (21/5). Pertemuan yang dihadiri puluhan anggota DPRD DKI tersebut meminta kepada tim sinkronisasi untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terlebih dahulu.

Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik mengatakan, tim sinkronisasi harus menyusun RPJMD terlebih dulu. ‎Menurutnya, RPJMD adalah dasar sebagai pembentukan RAPBD. "Setelah itu baru RKPD, KUA PPAS, baru RAPBD," katanya  Senin (22/5).

Menurut Taufik, RPJMD itu adalah payung besarnya. Sehingga harus segera dituntaskan. Pertemuan itu sendiri juga sekaligus memastikan dukungan dari anggota DPRD untuk kerja tim sinkronisasi. "Kami akan bantu dan dukung," ujar dia.

Dalam pertemuan itu, tak hanya dihadiri anggota partai pendukung Anies-Sandi dari Gerindra, PKS, dan PAN. Sejumlah partai lain seperti Golkar maupun Hanura juga datang. "Karena ini untuk kebaikan bersama," kata Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu.

Sementara ketua tim sinkronisasi Sudirman Said mengatakan, ‎akan menyambut usulan dari anggota DPRD untuk membahas RPJMD. Dia mengaku berterima kasih atas dukungan dari legislatif. "Kemarin bertemu eksekutif. Saat ini legislatif. Kami perhatikan usulannya," katanya.

Saat ini, lanjut dia, tim sinkronisasi akan menyiapkan regulasi-regulasi terlebih dahulu. Sehingga 473 kegiatan yang sudah dibahas tersebut bisa segera masuk. "Kami usahakan untuk masuk," ujar dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement