REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia dalam pandangan Bank Dunia diakui telah menjadi bagian dari 20 negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar dunia. Namun di saat yang sama World Bank mencatat per September 2016, sebanyak 27,76 juta atau 10,70 persen penduduk Indonesia masih tergolong miskin.
Menurut laporan bahkan lebih dari seperempat atau 68 juta penduduk Indonesia sangat rentan untuk kembali jatuh miskin, lantaran hidup tidak jauh dari batas garis kemiskinan. Kondisi ini disadari betul oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Direktur Pelayanan Sosial Dasar (PSD) di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Hanibal Hamidi, mengatakan tantangan utama yang harus dihadapi Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan adalah rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan pada rumah tangga miskin. Masih tingginya angka mortalitas balita serta rendahnya tingkat penyelesaian pendidikan dasar dan menengah pertama anak-anak di rumah tangga miskin, juga menjadi isu-isu strategis yang berpotensi menghambat upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
"Tanpa disertai upaya peningkatan kesehatan dan pendidikan, terutama kepada anak-anak generasi mendatang yang hidup dalam setiap rumah tangga miskin, upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia bakal sulit dilakukan," ujar Hanibal dalam pidato penutupan Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) 2017 di Jakarta.
Rakornas GSC ini mengambil tema Memastikan Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas di Desa untuk Terwujudnya Desa Mandiri, berlangsung efektif selama lima hari sejak Jumat (19/5) hingga Selasa (23/5/2017). Direktorat PSD menginisiasi program khusus untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu-anak dan pendidikan dasar melalui Generasi Sehat dan Cerdas.
Hanibal menyebutkan, penempatan program GSC di desa tidak keliru lantaran sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Kegiatan ini pun menurutnya sudah diputuskan dalam musyawarah desa dan dianggarkan dalam APBDesa. Lebih dari itu, isu-isu pelayanan sosial dasar sudah diamanatkan UUD RI 1945 sebagai hak dasar warga.
Hanibal mengingatkan, upaya pengentasan kemiskinan dengan cara memudahkan dan mendekatkan layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat desa sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain itu, program GSC tersebut sudah mengakomodasi tujuan nomor satu pembangunan global yang baru dengan nama Sustainable Development Goals (SDGs). Sehingga antara RPJMN dengan SDGs dan GSC terdapat titik temu (konvergen).
Hanibal menambahkan, keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat tergantung kepada kesiapan generasi yang berkualitas, sehat, cerdas, dan produktif. "Betapapun kayanya sumber alam yang tersedia bagi suatu bangsa tanpa adanya sumber daya manusia yang tangguh maka sulit diharapkan untuk berhasil membangun bangsa itu sendiri," kata Hanibal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika