REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sektor keuangan syariah saat ini dinilai sudah dapat mengakomodir kebutuhan bisnis industri halal. Namun, diperlukan roadmap yang secara khusus dapat mendorong bisnis industri halal.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini menjelaskan, saat ini banyak negara-negara di Asia telah melirik industri halal. Seperti Malaysia yang sudah mulai sejak 2006, dan Korea serta Jepang sejak 2013.

"Pasar lokal Jepang 100 ribu yang Muslim, tapi turisnya setiap tahun sebanyak 24 juta, diperkirakan separuhnya Muslim. Korsel penduduknya 150 ribu tapi turis mereka 1 juta orang. Jadi mereka melihat potensinya besar," ujar Hendri Saparini dalam Seminar "Meraup Peluang Emas Bisnis Halal Global" di Jakarta, Selasa (23/5).

Indonesia memiliki pasar lokal yang begitu besar yaitu 240 juta penduduk yang hampir 90 persennya adalah Muslim. Seharusnya dengan potensi yang besar itu industri halal di Indonesia harus lebih besar. Untuk itu ia menilai harus ada roadmap yang secara khusus dibuat untuk pengembangan bisnis halal.

"Semuanya harus mulai dari pemerintah, kalau pemerintah tidak bisa melihat peluang bisnis yang besar, ya tidak akan berkembang. Makanya roadmapnya harus dibuat," tutur Hendri.

Menurut Hendri, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) harus segera memulai untuk menjalankan roadmap ini. Dengan roadmap ini, ia meyakini ekosistem bisnis halal akan semakin berkembang.

"Kita buat agar concern kesana. Kalau jumlah produksi semakin besar akan jadi sangat kompetitif unruk industri kita. Ini peluang yang sangat besar untuk dikembangkan," tutur Hendri.

Besarnya industri halal juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. "Ada banyak hal yang harus kita lakukan untuk melakukan itu, jadi mari segera menyusun roadmap," kata Hendri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika