REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Generasi Muda Partai Golkar menyampaikan empat pesan dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pesan dukungan pertama adalah bersama Jaringan Masyarakat Anti Korupsi dan Formappi menginisiasi petisi #Dukung KPK, Lawan Hak Angket.
"Pesan dukungan ini sekaligus juga mendesak DPR untuk tidak melanjutkan Hak Angket terhadap KPK, karena selain sudah tidak memenuhi syarat dukungan sesuai Tatib DPR, juga secara luas dapat mengarah kepada bentuk pelemahan KPK," kata Koordinator Gerakan Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Doli dalam siaran pers yang diterima Republika, Rabu (24/5).
Pesan dukungan kedua, adalah dalam rangka menjadikan Indonesia bersih dan bebas korupsi, yang juga sesuai dengan tekad kuat pemerintahan Jokowi-JK. Artinya, KPK harus didukung penuh oleh masyarakat agar tetap pada posisi yang independen dan mandiri, bekerja secara profesional dan objektif, serta tidak tebang pilih dan tuntas dalam menyelesaikan berbagai kasus korupsi.
Pesan dukungan ketiga adalah karena akhir-akhir ini mulai terungkap kasus korupsi berskala besar dan melibatkan sejumlah nama besar pula. Memurutnya, masyarakat perlu memberikan suntikan tambahan semangat dan keberanian yang lebih kepada KPK agar tidak gentar dan terpengaruh dengan adanya tekanan, intimidasi, bahkan intervensi politik mengatas namakan kekuasaan.
"Apalagi kekuatan yang berusaha berlindung dibalik pak Jokowi dari pihak tertentu yang diduga terlibat kasus korupsi," ujarnya.
Pesan keempat, secara spesifik terkait internal Partai Golkar. Doli menjabatkan, GMPG menyadari dan juga ikut prihatin karena sejauh ini ada beberapa kader atau pimpinan Golkar yang terindikasi terlibat korupsi. GMPG menurutnya ingin menegaskan, semua itu bukanlah ciri atau karakter Partai Golkar secara institusi.
"Kehadiran kami di KPK menunjukkan bahwa sesungguhnya warga Golkar pun tidak suka dengan praktik korupsi, dan masih banyak tokoh, senior, pimpinan, kader yang anti korupsi di Partai Golkar," jelas Doli.
GMPG juga mendorong agar KPK tidak ragu dan tidak pula main-main apalagi memasukkan unsur politik dalam menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan kader atau pimpinan Golkar. Sekalipun itu adalah Setyanovanto, Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Doli mengaku sedih bila pimpinan Golkar terlibat korupsi. Tapi menurutnya GMPG akan lebih sedih lagi apabila keterlibatannya secara hukum sudah tidak terelakkan, namun kemudian bebas karena intervensi politik atau kekuasaan.
"Itu artinya sama dengan membiarkan Indonesia terus terbebani dan hancur dengan korupsi," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika