REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise melakukan Kampanye BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) dan peluncuran Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Diharapkan, akan semakin banyak masyarakat yang sadar pentingnya keluarga dan masyarakat dalam melindungi anak.
Sembilan kabupaten/kota di Provinsi Maluku menandatangani komitmen untuk bersama-sama mewujudkan gerakan dunia World Fit for Children dan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada 2030 mendatang. Dalam kampanye tersebut, Yohana Yembise dan Gubernur Maluku, Said Assagaff melakukan dialog langsung dengan sejumlah murid SD, SMP, dan SMA di Ambon. Sejumlah pertanyaan dilontarkan anak-anak kepada Mama Yo, panggilan akrab Menteri Yohana.
"Mama Yo, mengapa yang dilindungi hanya kaum perempuan dan anak-anak? Mengapa kaum laki-laki tidak?" tanya salah seorang murid SD kepada Yohana yang langsung disambut gelak tawa para hadirin.
Dengan sabar, Mama Yo menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merupakan kaum perempuan dan yang menjadi korban kekerasan mayoritas adalah kaum perempuan dan anak-anak. Mama Yo juga memberikan apresiasi kepada anak-anak Maluku yang telah berprestasi di kancah nasional hingga internasional.
Yohana mengatakan Kementerian PPPA terus mengembangkan strategi guna melindungi dan memenuhi hak-hak anak Indonesia. Di antaranya, Kemen PPPA tengah mengembangkan pendekatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perlindungan dan hak-hak anak.
Untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA), Yohana mengatakan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memperhatikan 24 indikator KLA. "Memang tidak mudah, namun saya yakin dengan komitmen yang kuat, kita bisa bersama-sama mewujudkan KLA sebagai salah satu cara menurunkan angka kekerasan, khususnya terhadap anak-anak," kata Yohana di Ambon, dalam siaran pers diterima Republika, Rabu (24/5) malam.
Gubernur Maluku, Said Assagaf mengatakan pemerintah daerah telah berupaya mengimplementasikan kebijakan terkait PPPA dalam berbagai program daerah. Salah satunya, dengan menetapkan dua kabupaten/kota, yakni Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah sebagai proyek percontohan PATBM.
Said mengaku sangat menyadari pentingnya perempuan dan anak sebagai subjek pembangunan yang turut serta dalam pembangunan bangsa. "Pendekatan PPPA sangat kami prioritaskan dengan tetap memperhatikan kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan," ujar Said Assagaf.
Usai melakukan Kampanye BERLIAN dan Launching KLA, Menteri Yohana mengunjungi Sekretariat PATBM Negeri Batumerah di Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Yohana menjelaskan PATBM merupakan pendekatan yang baik untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah.
Dimulai pada 2016, PATBM terus berkembang di sejumlah wilayah di Indonesia. Yohana mencontohkan, di Kota Makassar, masyarakat telah berperan aktif membuat shelter bagi korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak.
"Saya berharap seluruh masyarakat memiliki komitmen yang tinggi untuk bersama-sama menjaga dan melindungi hak-hak perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, dan seksual," kata Yohana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika