REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan mahasiswa di 50 kota di seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa menuntut pencopotan Kapolres Jakarta Pusat, Jumat (26/5). Unjuk Rasa ini adalah buntut dari sikap represif aparat saat membubarkan aksi KAMMI di depan Istana Merdeka Rabu (23/5) lalu.
Dalam keterangan pers nya, Ketua PP KAMMI Kartika Nur Rakhman mengatakan, reformasi di tubuh Kepolisian nampaknya telah gagal. Kepolisian kini menjelma menjadi tirani baru dalam penegakan hukum Indonesia.
"Kita gelar di 50 kota, terkecuali Jakarta, karena masih berkabung atas bom yang terjadi. Dengan aksi Ini, KAMMI akan melawan tirani hukum yang dilakukan oleh aparat negara, baik eksekutif maupun yudikatif," kata Nur Rakhman.
Dia menegaskan, kepolisian harus menghentikan standar ganda dalam menghadapi aspirasi masyarakat. Mahasiswa dan masyarakat sudah sangat resah dengan standar ganda yang sudah tidak bisa ditolerir lagi.
Menurut Nur Rakhman, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla harus serius membenahi etika dan kinerja Kepolisian Republik Indonesia. Dimulai dari memberikan sanksi tegas yakni pencopotan Kapolres Jakarta Pusat dan
Kapolda Metro Jaya sebagai bentuk sanksi dan pelajaran agar tak ada lagi represifitas aparat dalam mengawal demonstrasi mahasiswa.
“Bila Kapolres Jakarta Pusat dan Kapolda Metro Jaya tidak segera dicopot, maka akan menjadi pembenaran bahwa Presiden Jokowi membenarkan dan terlibat dalam tindakan represif dan kekerasan aparat kepolisian," jelas dia.
Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI Riko Tanjung mengatakan, kekerasan dalam aksi tidak akan terjadi bila aparat kepolisian tidak diskriminatif dan represif dalam mengawal aksi demonstrasi mahasiswa. Karena Mahasiswa adalah penjaga stabilitas kondisi kebangsaan dan pengawal demokrasi.
"Ini adalah tugas sejarah yang akan dijalankan mahasiswa. Represifitas aparat kepolisian kepada mahasiswa adalah tindakan anti demokrasi dan mengancam stabilitas kondisi kebangsaan. Ini harus dihentikan," ujar Riko.
Dia berharap, bila ada aspirasi dan demonstrasi massif dari mahasiswa, ini menunjukkan ada yang salah dalam Negeri ini. KAMMI lahir dari keprihatinan bangsa atas krisis 1998, dan tugas sejarah KAMMI adalah merawat dan menjaga Indonesia agar tidak ada lagi krisis serupa 1998 yang menyengsarakan rakyat, merusak tatanan demokrasi dan meruntuhkan keutuhan persatuan Indonesia.
"Ini semua dilakukan agar cita-cita Kemerdekaan yang dirumuskan pendiri bangsa bisa diwujudkan tanpa ada yang mendestruksi," kata Riko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika