REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo menegaskan agar TNI dilibatkan secara penuh dalam penanggulangan terorisme. Pelibatan ini pun dimasukan dalam rancangan undang-undang (RUU) Anti Terorisme yang tengah dibahas di DPR.
Kapolri Tito Karnavian mengatakan, dia sudah melakukan diskusi dengan Menkopolhukam dan Panglima TNI terkait dengan penanggulangan terorisme. Dari perbicangan tersebut, dapat disampaikan bahwa untuk menanggulangi aksi terorisme pemerintah harus melakukan secara komprehensif. Artinya tidak bisa dilakukan hanya oleh satu instansi semata.
Perlu ada kegiatan preventif, pencegahan, penindakan, dan kegiatan paska penindakan yang biasa disebut dengan deredikalisasi atau rehabilitasi. "Ini perlu melibatkan banyak unsur. TNI adalah salah satu aset utama negara, memiliki banyak sekali potensi mulai dari potensi intelejen, teritorial, kemudian tim penindakan. Ini kenapa tidak dimanfaatkan bersama-sama, bersinergi," kata Tito usai mengikuti Sidang Kabinet di Istana Kepresidenan, Senin (29/5).
Menurut Tito, keterlibatan TNI dalam menanggulangi terorisme secara langsung bisa dilakukan. Misalnya dalam rangka pencegahan, teritorial dan intelejen, TNI bisa bermain di bidang tersebut. Kemudian TNI juga bisa dimaksimalkan dalam mengawasi mereka yang sudah keluar dari lapas dengan deradikalisai dan rehabilitasi.
Selain itu, untuk penindakan aksi terorisme yang ada di laut lepas, kepolisian tidak memiliki aset untuk bertindak sejauh itu. Contohnya ketika ada pembajakan kapal di laut. Tito mengatakan TNI lah yang memiliki aset tersebut dan bisa memaksimalkan asetnya dalam penanganan teroris di kawasan tersebut.
Kemudian di medan-medan khusus yang selama ini sulit dijangkau Polri karena tidak memiliki kemampuan khusus, misalnya di hutan dan gunung. Operasi Tinombala yang selama ini dilakukan pun adalah hasil kerja Kepolisian dan TNI.
Tito menjelaskan, keterlibatan TNI dalam menanggulangi terorisme juga bisa dioptimalkan karena banyak jaringan terorisme yang ada di luar negeri seperti Filipina Selatan, Syria, Afghatnista, Turki, Iran, dan negara lain. TNI memiliki intelejen untuk masuk ke negara-negara ini. "Jadi kenapa tidak bersama-sama dengan Polri. Ini semua bisa kita sinergikan," papar Tito.
Meskipun TNI nantinya bisa ikut serta dalam penanganan terorisme, prinsip penanganannya tetap mengacu pada hukum yang dijunjung Indonesia dengan mengedepankan demokrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika