REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) berbenah diri pasca tertangkap tangannya salah satu auditornya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dugaan suap pemberian predikat hasil audit BPK kepada Kementerian Desa. Johnny menegaskan BPK tetap sebagai lembaga yang kredibilitas.

Karena itu kasus OTT tersebut harus memacu BPK dalam melakukan pembenahan, khususnya berkaitan proses auditor keuangan. "Kita berharap auditor BPK tidak hanya memiliki kompetensi teknis yang baik tapi juga harus punya integritas. Ini koreksi untuk BPK," kata Johnny di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (30/5).

Menurutnya, desakan pembenahan menyeluruh diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada BPK. Mengingat tangkap tangan KPK terhadap dugaan suap hasil audit opini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) membuat publik mempertanyakan proses hasil audit selama ini BPK RI.

Sejumlah pihak kata Johnny, menilai kemungkinan terdapat celah transaksi dalam proses pemberian hasil audit tersebut. "Ini tantangan besar karena memang ini penciuman-penciuman (transaksi) seperti itu sudah lama berlangsung. Bahwa WTP itu tidak saja menjadi cerminan dari tata kelola keuangan yang baik tapi juga hasil dari lobi-lobi," kata Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem tersebut.

Menurut Johnny, selama ini hasil audit opini WTP dari BPK memang menjadi incaran setiap lembaga atau kementerian dan pemerintahan daerah terkait tata kelola keuangannya. Hal ini lantaran opini WTP berpengaruh terhadap pemberian insentif pemerintah kepada lembaga atau kementerian dan juga daerah.

Namun sayangnya, kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah kerap menempuh cara-cara praktis demi hasil opini WTP tersebut. Padahal sudah ada standar terkait tata kelola keuangan yang baik.

"Harusnya yakin, tapi mengapa kurang yakin ini kan tata kelolanya ada di birokasi bukan di jabatan politik menterinya atau pimpinan lembaganya. Dari sisi BPK juga jangan sampai gunakan kesempatan itu untuk kepentingan-kepentingan kelompok atau pribadi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika