REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-undang Terorisme Muhammad Syafii memastikan peran keterlibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme sebagaimana yang dibahas Pansus, tidak akan tumpang tindih dengan kepolisian.

Menurutnya, Pansus tengah merumuskan bagaimana peran serta TNI dalam penanganan terorisme di Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tanpa menyentuh wilayah polisi.

"Tidak (akan tumpang tindih), cuma yang agak beririsan, satu di pengawasan objek vital, karena di polisi ada objek vitalnya, cuma pendekatan kita dialog informal (antara polisi dan TNI)," ujar Syafii di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).

Menurutnya, kepolisian tetap pada peran terkait pengamanan yang melekat seperti mengantispasi kemungkinan terjadinya bom, berikut penyelesaian hukum terkait aksi terorisme. Hal ini karena Pansus sepakat RUU tetap dengan pendekatan criminal justice system.

Sementara untuk peran TNI dikhususkan dalam kondisi-kondisi tertentu untuk pencegahan. Misalnya untuk pengamanan warga negara asing, kedutaan, , presiden dan wakil presiden beserta keluarga. Terkait peran TNI tersebut akan dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"(Semua fraksi) Setuju. Karena tanpa ada UU ini pun TNI sudah punya kewenangan. Tapi masing-masing sebenarnya ini riskan, kalau di atas main sendiri gimana polisi main sendiri, dia main sendiri. Tapi kalau koordinasi BNPT kan lebih indah," kata Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra tersebut.

Karenanya, RUU Terorisme nantinya juga akan mengakomodir penguatan peran BNPT. BNPT pula lah yang nantinya akan memberi keputusan apakah TNI turun atau tidak.

"Karena ini ekstra ordinary. Ini ekstra BNPT lah. Karena BNPT bertanggung jawab langsung ke Presiden," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika